DPRD Ponorogo Berharap Produk Raperda Menjamin Kelancaran Distribusi Pupuk
Editor: Rosihan/Revol
Wartawan: Prihantoro
Senin, 13 April 2015 23:29 WIB
Di sisi lain, penyumbang kelangkan pupuk yang terjadi tidak hanya oleh adanya oknum distributor, ataupun pengecer yang nakal saja namun belum terpenuhinya kuota kebutuhan pupuk secara penuh. Diketahui dari 100 persen, RDKK yang diajukan baru 62 persen saja yang mampu dipasok, sehingga masih ada kekurangan pupuk sebesar 32 persen
”RDKK kami jika dipenuhi 100 persen itu sudah baik, itu masalahnya. Kuota dengan RDKK hanya 62 persen, sehingga kurang. Jadi masyarakat atau siapapun cenderung ingin membelokkan karena kurang. Jadi dengan masukan dari berbagai unsur ini dapat diperbaiki, seperti LMDH itu dengan peraturan SK Mepan seharusnya bisa, yaitu pupuk untuk tanaman hutan yang berbasis tanaman pangan,” jelasnya.