Konflik Dualisme Yayasan PPNI Mojokerto, Begini Kronologinya Versi Mas'ud Susanto
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Rochmat Saiful Aris
Selasa, 12 Juli 2022 23:52 WIB
Lebih jauh, Mas'ud mengatakan jika akta YKWP PNI sejak awal berdiri menggunakan Notaris Anggia Ika. Berdasarkan hal itu, pihaknya menilai notaris yang dipakai pihak Hartadi mengurus akta cacat hukum alias tidak sah.
"Kita dilantik tanggal 26 Februari 2022, mereka (Hartadi) merubah anggaran dasar tanggal 1 Maret 2022 rapatnya, kalau menurut dokumen yang ada. Notarisnya berbeda. Sejarah yayasan, mulai awal memang (menggunakan notaris) ke Anggia. Menurut saya begitu (cacat hukum), tapi kita buktikan di pengadilan," ungkapnya.
Sementara itu, Edy Gandiriyanto, Ketua YKWP-PNI Kabupaten Mojokerto, mengatakan mediasi antara kedua belah pihak sudah digelar dipimpin oleh LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur. Hasilnya, untuk sementara ditunjuk plt. rektor dari pihak netral untuk memimpin kampus STIKes PPNI Mojokerto.
"Tujuan utamanya, untuk menyelamatkan nasib para mahasiswa di kampus keperawatan tersebut," kata Edy.
Ia berharap proses belajar mengajar bagi mahasiswa tetap berlangsung kondusif di tengah sengketa proses hukum.
"Semuanya sepakat untuk memberikan wewenang ke LLDIKTI dan rektornya Plt dari LLDIKTI, sehingga tidak ada lagi keraguan di ijazah mahasiswa. Kita dari DPD mengantongi SK dari DPW PPN Jatim," tukasnya.
Di tempat terpisah, Hartadi selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto periode sebelumnya, meminta seluruh pihak menghormati proses persidangan, mengingat permasalahan itu sudah masuh ranah hukum.
"Mereka itu adalah teman-teman saya juga, saya menghargai sikap dan pernyataan mereka. Tapi, karena ini semua sudah masuk pengadilan, saya lebih sangat menghormati proses jalannya persidangan. Saya harap, semua pihak harus mentaati hukum yang sedang berjalan," ungkap Hartadi, Selasa (12/7/2022). (ris/rev)