Pemkab Magetan Beri Lampu Hijau untuk Pengurusan Ijin Penambangan Galian C
Kamis, 02 Juli 2015 19:04 WIB
Sementara itu, sebagai aparat penegak Undang-undang, Kasat Reskrim Polres Magetan menambahkan agar para pengusaha galian C segera mengantongi ijin penambangan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Terkait pelanggaran tentang penambangan sudah jelas di atur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba pasal 158. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar," kata AKP. Rudi Darmawan, Kasat Reskrim Polres Magetan.
S. Bintoro, salah satu pengusaha tambang galian C meminta kepada Pemkab Magetan maupun Polres Magetan agar memberikan toleransi untuk bisa beroperasi kembali kepada para pengusaha galian C yang sudah mengurus ijin meskipun baru sampai tingkat kabupaten.
"Mengurus ijin penambangan ini prosesnya sangat lama, tidak selesai sehari dua hari atau sebulan dua bulan. Untuk mengurus WIUP saja bisa sampai enam-tujuh bulan. Karena harus sampai ke Provinsi. Makanya kami meminta kepada Pemkab dan Polres Magetan agar memberikan toleransi. Kami sudah beritikad baik, teman-teman pengusaha galian C sudah kita koordinir untuk mengurus ijin, karena prosesnya tidak bisa cepat selesai, kami mohon Pemkab dan Polres Magetan memberikan toleransi untuk kami agar bisa bekerja lagi. Kasihan masyarakat. Ratusan orang yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini, seperti sopir, kuli, dan lain-lain tidak bisa menafkahi keluarganya. Proyek pembangunan di Magetan juga akan macet karena tidak ada material yang digunakan karena penambangan di tutup," terang pengusaha asal Gorang-gareng ini. (nng/ndik)