Dukung Roadshow Bus KPK 2024, Pj Gubernur Jatim: Sosialisasikan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Editor: Arief Rahardjo
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Kamis, 13 Juni 2024 18:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Adhy Karyono, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan budaya tindak korupsi melalui Roadshow Bus KPK 2024, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/6/2024).
Adhy mengatakan, roadshow ini yang bertemakan ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Roadshow Bus KPK 2024’ ini, menjadi langkah nyata dalam pencegahan korupsi hingga lini terbawah, yaitu sekolah. Sehingga budaya antikorupsi ini bisa sampai ke daerah.
BACA JUGA:
Pemprov Jatim Jajaki Kerja Sama Bidang Martim dan Energi Terbarukan dengan Pemerintah Denmark
Jaga Ekosistem Sungai, Pemkab Bangkalan Tebar Puluhan Ribu Bibit Ikan
Adhy Karyono Targetkan 39 Lokus di Jawa Timur Masuk Zona Hijau Kategori A
Jumlah Hewan Kurban Jatim Naik, Pj Gubernur Adhy: Kesalehan Sosial Masyarakat Meningkat
"Roadshow Bus KPK ini sangat menginspirasi. Bahkan, kami akan meniru menggunakan Bus milik Pemprov Jatim dan kemudian berkeliling sebagai upaya peningkatan pencegahan korupsi di daerah," paparnya dalam Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024.
Selain itu, pada kegiatan ini, juga digelar Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi bersama Kepala Daerah se-Provinsi Jawa Timur. Serta, dilakukan penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi, sekaligus koordinasi kepala daerah se-Jatim.
Menurutnya, meskipun masih dilakukan di Kota Surabaya, Bojonegoro, dan Bangkalan, keberadaan kegiatan Roadshow Bus KPK ini, menjadi upaya preventif yang mengedepankan pendidikan antikorupsi.
"Harapan kami, semua daerah bisa dijangkau oleh Bus KPK ini. Roadshow ini juga menjadi terobosan baru meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi yang mampu menyentuh semua lini masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Adhy menyebut, bahwa Jatim memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran yang menjadi perhatian dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Ia juga mengatakan, dalam pencegahan korupsi, KPK telah menyusun program dan instrumen monitoring, yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing masing daerah.
"Yang terpenting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah adalah Integritas, moralitas, kejujuran dan pekerjaan dilakukan secara digital tersistematis. Maka transformasi digital bisa mengurangi dan menghilangkan celah korupsi," jelas dia.
ecara umum, lanjutnya, Pemprov Jatim telah melakukan langkah konkret dalam pencegahan tindak korupsi dalam pemerintahan, seperti sosialisasi, bimbingan teknis tentang pencegahan korupsi, dan pengaduan baik lapor spam atau whistleblower.
Kemudian, melaksanakan zona integritas ke seluruh perangkat daerah, juga transformasi digital, seperti pemberian bantuan yang bersifat cashless, penggunaan kartu kredit pemerintah.
Simak berita selengkapnya ...