Dukung Roadshow Bus KPK 2024, Pj Gubernur Jatim: Sosialisasikan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Editor: Arief Rahardjo
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Kamis, 13 Juni 2024 18:36 WIB

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan sambutannya dalam kegiatan pembukaan pencegahan budaya tindak korupsi melalui Roadshow Bus KPK 2024, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/6/2024).

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Adhy Karyono, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan budaya tindak korupsi melalui Roadshow Bus KPK 2024, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/6/2024).

Adhy mengatakan, roadshow ini yang bertemakan ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Roadshow Bus KPK 2024’ ini, menjadi langkah nyata dalam pencegahan korupsi hingga lini terbawah, yaitu sekolah. Sehingga budaya antikorupsi ini bisa sampai ke daerah.

"Roadshow Bus KPK ini sangat menginspirasi. Bahkan, kami akan meniru menggunakan Bus milik Pemprov Jatim dan kemudian berkeliling sebagai upaya peningkatan pencegahan korupsi di daerah," paparnya dalam Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024.

Selain itu, pada kegiatan ini, juga digelar Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi bersama Kepala Daerah se-Provinsi Jawa Timur. Serta, dilakukan penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi, sekaligus koordinasi kepala daerah se-Jatim.

Menurutnya, meskipun masih dilakukan di Kota Surabaya, Bojonegoro, dan Bangkalan, keberadaan kegiatan Roadshow Bus KPK ini, menjadi upaya preventif yang mengedepankan pendidikan antikorupsi.

"Harapan kami, semua daerah bisa dijangkau oleh Bus KPK ini. Roadshow ini juga menjadi terobosan baru meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi yang mampu menyentuh semua lini masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Adhy menyebut, bahwa Jatim memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran yang menjadi perhatian dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Ia juga mengatakan, dalam pencegahan korupsi, KPK telah menyusun program dan instrumen monitoring, yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing masing daerah.

"Yang terpenting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah adalah Integritas, moralitas, kejujuran dan pekerjaan dilakukan secara digital tersistematis. Maka transformasi digital bisa mengurangi dan menghilangkan celah korupsi," jelas dia.

ecara umum, lanjutnya, Pemprov Jatim telah melakukan langkah konkret dalam pencegahan tindak korupsi dalam pemerintahan, seperti sosialisasi, bimbingan teknis tentang pencegahan korupsi, dan pengaduan baik lapor spam atau whistleblower.

Kemudian, melaksanakan zona integritas ke seluruh perangkat daerah, juga transformasi digital, seperti pemberian bantuan yang bersifat cashless, penggunaan kartu kredit pemerintah.

Terkait SPI, Adhy mengatakan, alat ukur yang objektif SPI, berperan untuk memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi, yang dilakukan pemerintah daerah.

Pj. Gubernur Adhy menyebut, saat ini, Indeks SPI rata-rata Jatim 2023, sebesar 75,3. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu 70,9.

Sedangkan, skor dimensi komponen internalnya, yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas nilai 84,5 pengelolaan anggaran dengan nilai 86,2 dan pengelolaan PBJ dengan nilai 89,5.

Lalu, pengelolaan SDM nilai 76,1 perdagangan pengaruh dengan nilai 74,9 serta sosialisasi anti korupsi dengan nilai 67,8.

Dalam mengelola dan pengawasan anggaran, lanjut Adhy, Jatim membutuhkan dukungan dan support, serta bimbingan dari KPK RI, untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak mengatakan, pemberantasan korupsi sangat penting di negeri ini. Sebab, korupsi sendiri menjadi persoalan bersama. Bahkan, menjadi darurat perang pada era Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.

Johanis menjelaskan, penyebab utama korupsi salah satunya adalah integritas. Integritas sendiri adalah sikap atau kepribadian sesuai etika agama, peraturan perundangan undangan.

Dalam Roadshow Bus KPK 2024 di Jatim, Johanis mengatakan, didalamnya terdapat adanya infrastruktur IT, Komputer yang dilengkapi informasi sampai pendidikan anti korupsi yang diperuntukkan kepada masyarakat terlebih anak usia sekolah.

Ia berharap Bus KPK ini, bisa dikunjungi masyarakat hingga anak sekolah, agar mendapatkan arahan, bimbingan dan pendidikan antikorupsi.

"Mereka yang masuk diberikan arahan bimbingan dan latar belakang pendidikan anti korupsi. Melalui Bus KPK ini, pengetahuan anti korupsi bisa diperoleh sejak dini ketika duduk dibangku sekolah,” ujarnya

"Kalau anak sekolah ini memahami pendidikan korupsi sejak dini maka budaya seperti mencontek dan perbuatan tidak baik bisa dihindarkan," lanjutnya.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pj. Gubernur Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Asisten Administrasi Umum, Ka. Inspektorat, Sekretaris DPRD Jatim dan Ka. Bappeda Prov. Jatim. Yang mana penandatanganan ini disaksikan oleh pimpinan KPK RI. (dev/rif)

1 2 Tampilkan Semua