Daftar Bacabup di Demokrat Gresik, Syahrul Yakin Dapat Rekom

Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Syuhud Almanfaluty
Jumat, 14 Juni 2024 10:23 WIB

M Syahrul Munir (tujuh dari kiri) saat menyerahkan pendaftaran di Demokrat Gresik. Foto: Ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Gresik dari PKB, M. Syahrul Munir, mendaftar bacabup di DPC Demokrat Gresik, Kamis (13/6/2024).

Dengan diantar para pedagang kaki lima (PKL) dan sejumlah pengurus DPC PKB Gresik, Syahrul diterima oleh Wakil Ketua DPC Demokrat Gresik, Suberi.

"Saya datang ke DPC Demokrat Gresik untuk mendaftar bacabup sengaja membawa para PKL, mulai pedagang pentol, pedagang sate, hingga pedagang sosis. Saya ucapkan terima kasih mau mengantar saya mendaftar ke Partai Demokrat," ucapnya.

Ia menyampaikan, kedatangannya bersama PKL untuk memberikan pesan bahwa mereka harus mendapatkan perhatian. Misalnya, soal penataan UMKM di tepi jalan umum.

"Selama ini, mereka dianggap mengganggu, ilegal, dan bikin ruwet jalan. Ke depan kami ingin agar mereka dilakukan penataan. Kami tidak mau ada relokasi, tapi penataan. Sebab, pasar mereka memang di situ. Kalau direlokasi belum tentu laku jualannya," tuturnya.

Ia yakin akan mendapatkan rekomendasi dari DPP Demokrat untuk tiket maju pada Pilkada Gresik 2024.

"Saya yakin akan mendapatkan rekomendasi dari DPP Demokrat," tandasnya.

Sementara itu, Suberi yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gresik menyampaikan sangat sepakat dan setuju dengan berbagai program yang ditawarkan Syahrul Munir.

"Programnya sangat luar biasa. Dan ini benar-benar menjawab keresahan masyarakat Kabupaten Gresik selama ini. Sudah selayaknya kami dukung," katanya.

Ditambahkannya, pasca Demokrat membuka pendaftaran bacabup dan bacawabup pada akhir April, sudah ada 2 bacabup yang mendaftar. Yakni, Ketua DPC Gerindra Gresik Asluchul Alif dan Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir.

"Atas pendaftaran keduanya, sesuai mekanisme akan kami kirimkan ke DPP untuk menjalani fit and proper test. Nanti siapa yang dapat rekom mutlak menjadi wewenang DPP," pungkasnya. (hud/ns)

1 2 Tampilkan Semua