Bupati Kediri Sesalkan Larangan Meliput di Desa Kalipang
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Muji Harjita
Senin, 05 Agustus 2024 21:38 WIB
Meski sudah ditunjukkan ID Card dan Kartu UKW dari Dewan Pers, Margareta tetap kekeuh dan tidak peduli. Dengan arogan, dia tetap minta surat tugas khusus untuk meliput acara di Desa Kalipang.
Apabila tidak bisa menunjukkan surat tugas peliputan khusus di Desa Kalipang, wartawan tidak diperbolehkan meliput. Belakangan, Margareta membantah telah melakukan pelarangan peliputan oleh wartawan.
Setelah sempat terjadi perdebatan panjang di salah satu ruangan Kantor Desa Kalipang, akhirnya wartawan memilih mengalah dan meninggalkan lokasi. Faustav, salah satu wartawan media online di Kediri yang mengalami pengusiran mengatakan, "Tadi saya juga sempat diancam akan dilaporkan, bila tetap melakukan peliputan, tidak jelas mau dilaporkan ke siapa."
Diketahui, tindakan pelarangan peliputan telah melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1).
Tindakan pelarangan itu, juga bertentangan dengan Undang-undang tentang Pers Pasal 18 ayat (1). Pada pasal itu dijelaskan, menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta. (uji/mar)