Mantan Sekjen PKB Dilaporkan ke Polisi

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Choirudin
Rabu, 07 Agustus 2024 20:16 WIB

Ketua DPC PKB Tuban, Miyadi, bersama Sekretaris DPC, Mirza Ali Mansyur, saat melapor ke Satreskrim Polres Tuban. Foto: AHMAD CHOIRUDIN/ BANGSAONLINE

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dilaporkan ke Polres Tuban oleh Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban, Miyadi, bersama Sekretaris DPC, Mirza Ali Mansyur, Rabu (7/8/2024).

Laporan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Miyadi menjelaskan jika laporan ke Satreskrim Polres Tuban didasari statement Lukman Edy yang membahas masalah laporan keuangan pada saat menghadiri undangan dari PBNU beberapa waktu lalu, tepatnya pada pada 31 Juli 2024.

Lukman Edy dilaporkan atas dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 45 ayat 4 jo. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Karena ini telah menyangkut nama besar PKB, dirinya berani mengatakan tentang keuangan PKB yang dianggapnya tidak transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Muhammad Lukman Edy memenuhi panggilan pansus tim 5 bentukan PBNU untuk memberikan keterangan terkait hubungan PKB dan PBNU. Namun, kata Miyadi, statement tersebut sangat merugikan PKB dan menimbulkan sejumlah respons dari masyarakat.

Menurut Miyadi yang juga Ketua DPRD Tuban, selama ini laporan keuangan PKB telah diatur sedemikian rupa.

"Artinya laporan keuangan secara internal kepartaian telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Sehingga yang dikatakan oleh Lukman Edy itu tidak benar," sambungnya.

Menurutnya, tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik tersebut dapat dikenakan tindak pidana penjara hingga dua tahun dan/atau denda maksimal Rp 400 juta. Hal itu berdasarkan Pasal 27A UU ITE.

"Karena statemen itu kan disampaikan melalui YouTube dan media online, sehingga itu sudah memenuhi unsur penyebaran informasi elektronik. Link berita dari beberapa media telah kami simpan sebagai bahan bukti pelaporan," beber Miyadi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 45A ayat 3 jo. Pasal 28 UU ITE, tindakan menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

"Penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat juga dapat dipidana hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar," tutupnya. (coy/rev)

1 2 Tampilkan Semua