Visi Misi Paslon Tak Selaras dengan RPJMD Bangkalan 2025-2029

Editor: Redaksi
Senin, 09 September 2024 22:34 WIB

Ahmad Fauzi, wartawan BANGSAONLINE.

Oleh: Achmad Fauzi

Peningkatan di bidang pendidikan, terwujudnya pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan birokrasi yang bersih, prima dan transparan serta ramah investasi, menjadi visi misi kedua bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Bangkalan.

Dari kedua pasangan calon, baik Bangkalan Berbagi (Lukman-Fauzan) dan Bangkalan Maju (Mathur-Jayus) dari sekian visi misinya tidak ada paslon memasukkan persoalan tingkat kemiskinan yang tinggi, IPM yang di bawah rata rata, tingginya pengangguran, penyusutan lahan pertanian hingga pemberdayaan pertani, kemandirian keuangan daerah, dan optimalisasi serta peningkatan PAD Bangkalan.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun (2019-2023) rata rata kemiskinan mencapai 20 persen, atau setara dengan 200 ribu lebih di bawah garis kemiskinan (sesua data BPS), bahkan di peringakatan Jawa Timur Bangkalan termasuk 4 kabupaten miskin ekstrem.

Selain itu, optimalisasi dan peningkatan PAD Bangkalan, perlu mendapatkan perhatian khusus oleh kedua paslon, di tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan kurang lebih Rp350 miliar.

Padahal, potensinnya besar, baik dari pajak rumah makan, pajak bumi bangunan, pajak parkir, hingga pajak reklame, tidak optimalnya pungutan pajak reklame menjadi temuan di LHP BPK 2023, banyak kebocoran terhadap pungutan pajak reklame.

Begitu juga Index Pembangunan Manusia (IPM) selama 5 tahun dari 2020-2023 peringkat Kabupaten Bangkalan selalu menempati peringkat nomor dua dari buntut, setelah Sampang, hingga kini IPM Bangkalan tidak pernah terkerek.

Seharusnya, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, peningkatan PAD, penyusutan lahan dan pemberdayaan petani secara spesifik dimasukkan di dalam visi misi oleh kedua paslon, baik Bangkalan Berbagi atau Bangkalan Maju.

Visi misi calon bupati dan wakil bupati, seharusnya selaras dengan Rantek RPJMD, yaitu masih tingginya angka kemiskinan, menjadi permasalahan utama di Bangkalan. Karena, jika visi misi paslon tidak selaras dengan RPJMD yang dibuat, dapat mempengaruhi sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hal ini juga, di atur dalam UU 10 Tahun 2016, Permendagri Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangun daerah, Permendagri nomor 1 tahun 2024, dan surat Dirjen Bangda 000.8.2.2/4075/Bangda RPJMD 2025-1029.

Demikian dikatakan, Eko Setiawan Kepala Bappeda Bangkalan, bahwa permasalahan dari tahun ke tahun sama, ada 9 permasalah sesuai dengan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD Bangkalan 2024-2029, yang perlu dimasukkan ke visi misi para calon, hal ini disampaikan saat pembekalan bagi paslon terkait visi misi di Surabaya pada Jumat (23/8/2024) lalu.

Kesembilan permasalahan dimaksud adalah:

1. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi

2. IPM masih di bawah rata rata provinsi maupun nasional

3. Masih relatif tinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT)

4. Lambatnya pertumbuhan ekonomi

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintah yang bertata kelola baik dan bermartabat

6. Keterbatasan layanan infratruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata

7. Terbatasnya ketersediaan air, penyusutan lahan pertanian, dan pemberdayaan petani

8. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial

Simak berita selengkapnya ...

1 2