Gubernur Jatim Tolak Kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten 2016
Senin, 21 September 2015 22:40 WIB
Menurutnya jangan sampai nantinya kebijakan yang diambil malah mengarah pada PHK. "Ini yang harus dihindari betul," tegasnya. Dirinya menambahkan masa seperti ini harus disikapi dengan bijak. Dimana sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah memihak buruh.
Lanjut mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan itu sebenarnya menjadi kewajiban perusahàn. Dan disinalah posisi pemprov untuk mendorong mereka memberikan hak buruh. "Hal Ini diharapkan menjadi solusi. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidakbertutup," terang Iskandar.
Bagaimana jika buruh ngotot minta kenaikan UMK? Iskandar menjelaskan ini perlu duduk bersama untuk mencari solusi tengah. Karena bagaimanapun ketidakpastian ini akan berimbas pada investasi.
"Semua pihak harus berpikir lebih luas dengan mengesampingkan ego," tukasnya. (mdr/ns)