Kasus Tambang Ilegal di Lumajang, Komisi A DPRD Jatim: Pecat Kasatpol PP Jatim
Minggu, 27 September 2015 23:18 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kegeraman Komisi A DPRD Jawa Timur terhadap kinerja dari Kasatpol PP Jatim, Sutartib, mencapai puncaknya. Setelah adanya peristiwa tewasnya aktivis lingkungan penolakan penambangan pasir di Lumajang, Sabtu (27/9). Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo secara terang-terangan minta Gubernur Jatim Soekarwo untuk memecat Kasatpol PP Jatim Sutartib.
(Baca juga: Pembantaian Dua Penolak Tambang di Lumajang, Polisi Tangkap 36 Warga)
BACA JUGA:
120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
Sahkan 3 Perda, Pj Gubernur Jatim Optimis Jadi Payung Hukum Berkualitas
"Kami dulu memberikan rekomendasi ke Gubernur agar dicopot. Namun, setelah adanya korban jiwa di Lumajang tersebut kami rekomendasikan untuk dipecat," tegas Freddy, Minggu (27/9).
Freddy menjelaskan tugas dari satpol PP Jatim adalah penegakan perda di Jatim salah satunya menertibkan para penambang galian C pasir liar. "Sudah jelas kalau penambangan tersebut telah merusak lingkungan pesisir pantai. Ini tugas satpol PP untuk melakukan penertiban. Buktinya, gara-gara satpol PP Jatim tidak bekerja sekarang ini dua aktivis lingkungan tewas. Sutartib selaku Kasatpol PP Jatim harus bertanggungjawab," sambung politisi asal Partai Golkar ini.