Kasus Tambang Ilegal di Lumajang, Komisi A DPRD Jatim: Pecat Kasatpol PP Jatim
Minggu, 27 September 2015 23:18 WIB
Diutarakan oleh Freddy Poernomo, untuk tindak lanjut pengusutan tewasnya dua aktivis tersebut, Komisi A DPRD Jatim mendukung langkah WALHI Jatim untuk melakukan investigasi atas kematian keduanya. "Kami juga selain meminta Gubernur memecat Sutartib, kami juga merekomendasikan Pemprov untuk menutup tambang liar di Lumajang," jelas dia.
Ditambahkan oleh Freddy Poernomo, Komisi A DPRD Jatim juga minta ke Satpol PP Jatim dan Dinas ESDM untuk melakukan monitoring tambang-tambang liar di Jatim agar tidak terjadi lagi seperti di Lumajang. "Tentunya saya yakin kalau monitoring tambang-tambang bisa jalan kalau Kasatpol PP Jatim dipecat,"ungkapnya dengan nada tinggi.
Sekedar diketahui, Dua warga Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, diduga menjadi korban penyerangan sekelompok orang, Sabtu pagi(26/9). Aksi kekerasan ini menimbulkan 1 korban tewas dan satu orang kritis. Korban tewas adalah Salim alias kancil, 52 tahun, warga Dusun Krajan II. Sedangkan korban yang kritis adalah Tosan, 51 tahun, warga Dusun Persil. Keduanya adalah warga yang secara terang-terangan menolak keberadaan penambangan galian C pasir liar di wilayah tersebut.
Keduanya terlibat dalam aksi menolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar. Warga menggelar demonstrasi pada 9 September 2015. Aksi itu menuntut penghentian penambangan bahan galian C pasir. Aktivitas penambangan dinilai telah merusak lingkungan pesisir pantai. Sejak setahun terakhir ini, terjadi pengerukan besar-besaran di pesisir pantai yang menyebabkan lubang-lubang berdiameter lima meter dengan kedalaman satu meter. Protes warga juga dilakukan dengan cara menghentikan setiap truk pengangkut yang melintas. (mdr/ns)