Dua Tahun Mangkrak, Dewan Kota Mojokerto Minta Proyek Labkesda Dilanjut
Senin, 01 Februari 2016 17:08 WIB
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Dua tahun mangkrak, proyek Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Mojokerto tak ada tanda-tanda dilanjut. Padahal, bangunan dua lantai di Jalan Cokroaminoto itu telah merogoh anggaran daerah tahun 2014 cukup fantastis yakni Rp 2,5 miliar.
Mandegnya pembangunan gedung ini mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kota setempat. "Kami prihatin dengan kondisi ini. Harusnya, pemda segera melanjutkannya tahun ini," sesal Ketua Komisi II, Aris Satriyo Budi, Senin (1/2).
BACA JUGA:
Dulu Rusak, Sekarang Warga Merasa Nyaman Lalui Jalan Raya Desa Ngelo
Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, DPUPR Kabupaten Mojokerto Tancap Gas Peningkatan Jalan
Jelang Lebaran, DPUPR Perakim Kota Mojokerto Muluskan Jalan Protokol
Pemkot Mojokerto Mulai Jajaki Penggunaan e-Purchasing
Politisi PAN ini mengungkapkan, terbengkalainya gedung ini tidak mendatangkan faedah apapun bagi masyarakat. "Pembangunan itu kan diharapkan memindah Laboratorium yang berada di dalam lingkup kantor Dinas Kesehatan. Sehingga, dapat dirasakan masyarakat dan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tapi kalau gini, apanya yang mau dirasakan manfaatnya. Malah merugikan," kecamnya.
Karenanya dia merekomendasikan pembangunan gedung ini dilanjut tahun ini. "Harusnya segera dilanjut tahun ini. Sehingga hasilnya bisa segera dinikmati dan bersaing dengan lab-lab swasta yang lain," pungkasnya.
PT Busur Kencana yang menjadi pemenang dalam proyek ini mengaku kesulitan merampungkan proyek ini tepat waktu karena proyek dimulai pada pertengahan tahun.
Sementara Wali Kota Masud Yunus langsung tanggap dengan kondisi ini. Diam-diam ia langsung sidak ke lokasi. "Kalau ada rekanan yang pengerjaanya mbleset (tak tepat waktu, red) jelas akan kita blacklist," tegas wali kota saat itu.
Bahkan, Mas'ud menegaskan tak pandang bulu. "Siapapun yang tak mengerjakan tepat waktu harus menerima konsekuensinya," jelasnya.
Pihaknya mengatakan ingin menerapkan transparansi anggaran dan efesiensi anggaran. Sehingga anggaran tepat dan uang rakyat tak terpakai sia-sia. "Kita tak ingin berhadapan dengan rekanan nakal, ini uang rakyat. Karna diblacklist sebenarnya kita yang rugi. Kita harus nunggu tahun anggaran baru," jelasnya. (yep/rev)