Jatim Bisa Ngaplo, Proyek Umbulan Rp 818 M dari Pusat Terancam Dialihkan
Editor: nur syaifudin
Wartawan: m didi rosadi
Jumat, 13 Mei 2016 10:15 WIB
Ditanya soal penghasilan yang masuk Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) cukup kecil yang hanya Rp70/kubik dikarenakan pemerintah akan menekan sedikit mungkin labanya, agar masyarakat dapat membeli air Umbulan dengan harga yang murah.
"Jangan salah Rp70/kubik itu bisa berubah setiap tahunnya dengan melihat inflasi. Yang pasti selama 25 tahun, PDAB mendapatkan keuntungan sebesar Rp4,8 miliar dan itu belum termasuk dengan peralatan dan infrastruktur yang akan menjadi milik Pemprov Jatim,"aku dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengatakan, permintaan persetujuan proyek Umbulan itu sudah beberapa kali dibahas bersama anggota DPRD Jatim, baik melalui tingkat pimpinan maupun tingkat fraksi. Dewan masih menunggu penjelasan dari tim Pemprov Jatim yang menangani Umbulan. “Kami atas nama Pimpinan DPRD ada pada dua opsi soal Umbulan. Menolak dan menerima,” terang Abdul Halim.
DPRD Jatim masih perlu waktu untuk mencermati dan mendalami perjanjian kerja sama proyek nasional KPS SPAM Umbulan ini. Ia beralasan DPRD tidak mau terkesan mendesak untuk dilakukan persetujuan. Mengingat banyak yang akan dibahas sebelum membuat persetujuan.
Hal-hal yang masih perlu dibahas, seperti Amdal, dampak sosial dan ekonomi di sekitar proyek umbulan. Kemudian kemampuan menjadi penyedia air minum untuk 1,3 juta jiwa dengan kapasitas 4000 meter per detik di lima kabupaten/kota itu.
Perlu diketahui, Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi meminta persetujuan untuk melanjutkan proyek air bersih Umbulan Pasuruan yang sejak zaman Gubernur Imam Utomo terhenti proyeknya. Dalam surat Gubernur Nomor : 690/1661/208/2016 Tanggal 19 April 2016 Pemprov akan membangun sistem penyediaan air minum melalui skema public private Partnership (kerja sama pemerintah dengan swasta). (mdr/ns)