Ratusan Buruh di Jombang Demo Tolak PHK Sepihak yang Dilakukan PT SUB
Selasa, 31 Mei 2016 17:39 WIB
Di mana hak tersebut merupakan bagian dari pintu membangun hubungan industrial yang harus tercipta dengan baik dan sungguh-sungguh mengedepankan kedaulatan demokrasi. "Kami melihat PT SUB telah terjadi ketidakpatuhan terhadap UU no 13 tahun 2003 dan UU no 21 tahun 2000, di mana SBPJ tidak dilayani sebagaimana hak untuk berunding dalam mengedepankan mufakat yang demokrasi," tandasnya.
Buktinya, masih kata Heri, perundingan yang dilakukan hanya untuk menciptakan seolah-olah berunding. "Pihak pemerintah yang seharusnya menjadi jalan penengah malah membiarkan kondisi tersebut terjadi. Dan pihak SBPJ diposisikan sebagai pihak yang melanggar UU no 13 tahun 2003," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya menuntut PHK di PT SUB dibatalkan dan para pekerja diperkenankan untuk tetap bekerja. "Tindak tegas bagi perusahaan di Jombang yang tidak patuh terhadap UU ketenaga kerjaan. Stop intimidasi terhadap para pekerja PT SUB Jombang," pungkasnya. (ony/dio/rev)