DPRD Jombang Akui Minta Kenaikan Dana Aspirasi Diajukan di P-APBD 2016
Wartawan: Romza
Jumat, 26 Agustus 2016 18:20 WIB
Sementara itu, wakil bupati (Wabup) Jombang, Mundjidah Wahab, membantah adanya kenaikan dana aspirasi itu. Pihaknya dengan tegas mengatakan jika tidak ada tambahan dana aspirasi. "Tidak ada tambahan, anggaran dari mana? Anggaran kita berkurang gini kok. Tidak ada tambahan yang pasti," katanya saat ditemui awak media usai rapat paripurna di DPRD Jombang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Kopiah Nusantara, Mahmudi Faton. Lembaga yang aktif dalam kajian dan riset kebijakan publik tersebut menilai, carut marutnya sejumlah pelayanan publik di Kota santri, disinyalir karena buruknya sistem pemerintahan. Banyak kebijakan yang ditemukan tidak berpihak kepada masyarakat. Namun justru cenderung untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Menurut Mahmudi, sorotan miring publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta DPRD Jombang menjadi salah satu barometer. Semisal bentuk progam pemberdayaan yang didanai DD dan APBD dimanfaatkan ratusan ibu-ibu PKK plesir ke Jakarta. Juga, pengondisian LKS yang memaksa Kopiah Nusantara turun tangan namun hingga kini belum ada kejelasan sikap dari pemerintah setempat.
(BACA: Pengondisian Tender Pengadaan LKS Dibongkar, Guru SD Ungkap Bobroknya Sistem di Disdik Jombang)
Tak hanya itu, proses pengurusan e-KTP yang amburadul juga semakin menguatkan indikasi kebobrokan kinerja dan kebijakan Pemkab Jombang.
(BACA: Bikin e-KTP, Warga Jombang Sampai Harus Menginap di Teras Kantor Kecamatan)
Adapun kebobrokan kinerja DPRD Jombang bisa dilihat dari perubahan fungsi kontrol legislatif yang lemah terhadap eksekutif. Semisal permintaan untuk menambah mobil dinas untuk para wakil rakyat. Termasuk permintaan kenaikan dana aspirasi juga bukan kinerja yang berpihak pada kebutuhan rakyat. (rom/ony/rev)