Dituduh Dalang di Balik Demo 4 November, SBY: Data Intelijen Ngawur
Kamis, 03 November 2016 01:56 WIB
Dia mengatakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan agama, dan penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi serta preseden yang menyebut urusan semacam ini dan yang bersalah sudah diberikan sanksi.
"Jadi kalau ingin negara tidak terbakar amarah penuntut keadilan Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Penegakan hukum juga harus transparan dan adil, jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, adil, transparan dan tidak direkayasa, rakyat juga harus terima apa pun hasilnya," jelas SBY.
Menurut SBY semua persoalan terkait persoalan pernyataan Ahok, harus diserahkan ke penegak hukum, dan kini bola ada di penegak hukum.
Sementara Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menilai ucapan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, soal kinerja intelijen harus jadi bahan koreksi. Sehingga lembaga pemerintah, BIN maupun kepolisian tidak salah mengeluarkan informasi.
"Menurut saya itu salah satu masukan dari pak SBY yang bisa menjadi perhatian kita semua," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).
Menurutnya, pernyataan SBY bukan tanpa dasar. Akom meyakini bahwa SBY telah mendalami bukti laporan itu dengan baik. Dia mengingatkan, SBY memiliki segudang pengalaman dan pengabdian cukup lama di bidang militer dan intelijen.
"Jangan lupa dia mantan presiden dua periode. Pernah menjadi Menkopolhukam, kastaf teritorial semacam kasospol, ketua fraksi ABRI MPR RI, artinya punya pengalaman cukup banyak dan pengabdiannya teruji. Beliau berlatarbelakang tentara beliau sangat paham intelijen itu masukan yang patut dipertimbangkan," jelasnya.
Soal aksi 4 November, Akom meminta Polri dan TNI untuk bersiaga penuh menjaga aksi agar berjalan kondusif dan tertib. Dia juga meminta kepada aparat untuk mengedepankan langkah persuasif dan preventif dalam menjaga aksi massa tersebut.
"Kepada aparat polisi, kita harus siaga penuh hadapi demonstrasi tanggal 4 November tersebut. Dalam rangka antisipasi jangan terjadi apapun. Kepada TNI juga sama. Dua-duanya harus siaga penuh," tegasnya
"Tetapi aparat juga harus memahami negara ini negara demokrasi. Demonstrasi adalah hak semua warga diperbolehkan dalam demokrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi yang tidak boleh dihambat siapapun," sambung dia.
Di sisi lain, Menko Polhukam Wiranto yang sehari sebelumnya ditemui SBY di Kantor Kementerian Polhukam tak ingin menanggapi berlebihan pernyataan SBY mengenai BIN. Menurutnya, hal itu hanyalah pernyataan pribadi dari Presiden ke-6 tersebut.
"Nggak perlu saya elaborasi, itu kan pernyataan pak SBY, dan saya tidak perlu menilai. Karena beliau mantan pejabat, beliau tahu apa yang diucapkan, oleh karena itu, itu kan pernyataan pribadi beliau," kata Wiranto.
Wiranto mengatakan sampai saat ini tak mencium adanya keterlibatan partai politik sebagai donatur demonstrasi besar-besaran tersebut.
"Kita tidak pada kapasitas itu ya. Kalau mendanai itu untuk apa? Kalau mendanai untuk demonstrasi tentu ada tujuan. Tujuannya apa?" ujarnya.
Mantan Panglima ABRI ini enggan mengomentari demonstrasi yang dilatarbelakangi atas tuduhan penistaan agama oleh Ahok itu merupakan salah satu cara menjatuhkan Ahok yang bertarung dalam gelaran Pilgub DKI tahun 2017. Sehingga ada tudingan demonstrasi diboncengi oleh lawan Ahok di Pilgub DKI.
"Ya nggak boleh. Itu engga bisa dong. Kalau membonceng tujuannya apa? Itu kan kamu (sebut Demonstrasi berkaitan dengan Pilgub DKI)" ujarnya.
Sementara itu, Bendahara Tim Pemenangan Ahok- Djarot, Charles Honoris menilai, pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal proses hukum penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sebagai bentuk intervensi dan tidak berdasar. Sebab, polisi juga masih mendalami kasus Ahok itu.
Ditambah, katanya, Ahok juga telah memberikan keterangan soal pernyataannya yang mengutip surat Al Maidah ayat 51 itu ke Bareskrim Polri.
"Pernyataan SBY terkait proses hukum Pak Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum. Pihak kepolisian saat ini sedang menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait Pak Ahok. Bahkan Pak Ahok sudah dimintai keterangan di Bareskrim," kata Charles seperti dilansir Merdeka.com.
"Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak berdasar dan bisa dilihat sebagai upaya melakukan intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik," sambungnya.
Sementara, komentar SBY soal aksi besar-besaran dan dugaan perlindungan hukum atas Ahok dinilai punya kepentingan sendiri. Politisi DPR ini menilai, tujuannya tak lain demi mendongkrak suara putra sulungnya, Agus Harimurti yang diusung sebagai pesaing Ahok di Pilgub DKI.
"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," klaimnya. (mer/det/tic/yah/rol/lan)
sumber : merdeka.com/detik.com/republika.co.id