Dituduh Dalang di Balik Demo 4 November, SBY: Data Intelijen Ngawur

Kamis, 03 November 2016 01:56 WIB

BOGOR, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggelar jumpa pers di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11). SBY geram dituduh sebagai dalang rencana aksi demonstrasi pada 4 November kepada Basuki T Purnama (Ahok).

SBY mengatakan, selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di RI, tidak pernah melarang orang untuk berdemonstrasi. Dia pun mengingatkan, selama berkuasa tidak pernah menuduh orang per orang atau kelompok tertentu menggerakkan massa untuk demo.

"Dulu saya tidak pernah menuduh, mencurigai, ada orang besar mendanai aksi unjuk rasa, ada orang besar menggerakkan unjuk rasa," kata SBY.

Sejak dua hari lalu, memang beredar kabar bahwa Partai Demokrat yang menggerakkan rencana demonstrasi 4 November. Tujuannya untuk mengikis elektabilitas Ahok, demi memenangkan Agus Yudhoyono.

Namun hal ini dibantah tegas oleh SBY. Dia bahkan mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN) yang harusnya membawa data akurat.

"Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang kalau ada info analisis intelijen seperti itu saya kira berbahaya, menuduh orang, kelompok, partai politik melakukan itu, itu fitnah, fitnah lebih kejam dibanding pembunuhan," kata SBY dengan ekspresi wajah marah.

SBY tak yakin ada yang menggerakkan aksi massa 4 November nanti. Menurut dia, demonstrasi itu murni penyampaian aspirasi masyarakat.

"Kedua menghina, rakyat bukan kelompok bayaran, urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi, uang tidak ada gunanya, apalagi urusan akidah, banyak di dunia mereka rela korbankan jiwa demi akidah," tegas dia.

SBY meminta seluruh pihak tidak mencurigai pertemuan politik yang dilakukan orang atau kelompok di luar kekuasaan. "Jangan kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan lantas dicurigai," ujar SBY.

Presiden keenam RI itu menjelaskan sepekan terakhir situasi politik di negeri ini menghangat, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh tanah air.

Dia menyatakan masyarakat telah sama-sama menyaksikan pada beberapa hari belakangan ini banyak pertemuan politik dilakukan, misalnya antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, lalu SBY sendiri dengan Wapres Jusuf Kalla dan dengan Menko Polhukam Wiranto.

"Dan banyak lagi pertemuan politik, termasuk statement yang dikeluarkan para tokoh politik," ujar SBY.

Dia menekankan intelijen harus akurat dalam menyikapi setiap situasi termasuk pertemuan politik. Intelijen tidak boleh menjadi "ngawur" dan main tuduh.

Menurut SBY, banyak seruan agar unjuk rasa boleh dilakukan asalkan tidak anarkistis. Dia mengaku setuju dengan seruan seperti itu.

Bagi SBY, unjuk rasa pada era demokrasi adalah unjuk rasa damai dan tidak anarkistis.

Dia mengatakan pada 10 tahun era kepemimpinannya juga banyak unjuk rasa, tetapi pemerintahan tidak jatuh, bahkan ekonomi tetap tumbuh dan pemerintah tetap bisa bekerja. "Saya tidak alergi dengan unjuk rasa, saya telah buktikan selama 10 tahun," jelas dia.

Namun demikian SBY menegaskan di jamannya, intelijen tidak mudah melaporkan sesuatu yang tidak akurat. Dia sebagai pemimpin juga tidak mudah menuduh dan mencurigai ada orang-orang besar yang mendanai unjuk rasa.

Dia mengingatkan peristiwa Arab Spring saja tidak ada yang mengomandoi. Semua terjadi karena perkembangan teknologi dan media sosial yang viral.

SBY kemudian memberikan pandangannya terkait rencana unjuk rasa 4 November 2016. Dia menyarankan seluruh pihak menyerahkannya kepada penegak hukum.

"Mari bertanya sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan kenapa di seluruh tanah air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebab, maka mari lihat dari sebab-akibat," ujar dia.

Menurut SBY, tidak mungkin rakyat akan melakukan unjuk rasa untuk bersenang-senang atau berjalan-jalan ke Jakarta, melainkan pasti karena ada tuntutan yang tidak didengarkan.

"Kalau tuntutan rakyat sama sekali tidak didengar, sampai lebaran kuda tetap ada unjuk rasa. Mari bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Mari kembali ke kuliah manajemen dan metode pemecahan persoalan, itu kuliah semester satu manajemen kepemimpinan," ujarnya.

Dia mengatakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan agama, dan penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi serta preseden yang menyebut urusan semacam ini dan yang bersalah sudah diberikan sanksi.

"Jadi kalau ingin negara tidak terbakar amarah penuntut keadilan Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Penegakan hukum juga harus transparan dan adil, jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, adil, transparan dan tidak direkayasa, rakyat juga harus terima apa pun hasilnya," jelas SBY.

Menurut SBY semua persoalan terkait persoalan pernyataan Ahok, harus diserahkan ke penegak hukum, dan kini bola ada di penegak hukum.

Sementara Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menilai ucapan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, soal kinerja intelijen harus jadi bahan koreksi. Sehingga lembaga pemerintah, BIN maupun kepolisian tidak salah mengeluarkan informasi.

"Menurut saya itu salah satu masukan dari pak SBY yang bisa menjadi perhatian kita semua," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).

Menurutnya, pernyataan SBY bukan tanpa dasar. Akom meyakini bahwa SBY telah mendalami bukti laporan itu dengan baik. Dia mengingatkan, SBY memiliki segudang pengalaman dan pengabdian cukup lama di bidang militer dan intelijen.

"Jangan lupa dia mantan presiden dua periode. Pernah menjadi Menkopolhukam, kastaf teritorial semacam kasospol, ketua fraksi ABRI MPR RI, artinya punya pengalaman cukup banyak dan pengabdiannya teruji. Beliau berlatarbelakang tentara beliau sangat paham intelijen itu masukan yang patut dipertimbangkan," jelasnya.

Soal aksi 4 November, Akom meminta Polri dan TNI untuk bersiaga penuh menjaga aksi agar berjalan kondusif dan tertib. Dia juga meminta kepada aparat untuk mengedepankan langkah persuasif dan preventif dalam menjaga aksi massa tersebut.

"Kepada aparat polisi, kita harus siaga penuh hadapi demonstrasi tanggal 4 November tersebut. Dalam rangka antisipasi jangan terjadi apapun. Kepada TNI juga sama. Dua-duanya harus siaga penuh," tegasnya

"Tetapi aparat juga harus memahami negara ini negara demokrasi. Demonstrasi adalah hak semua warga diperbolehkan dalam demokrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi yang tidak boleh dihambat siapapun," sambung dia.

Di sisi lain, Menko Polhukam Wiranto yang sehari sebelumnya ditemui SBY di Kantor Kementerian Polhukam tak ingin menanggapi berlebihan pernyataan SBY mengenai BIN. Menurutnya, hal itu hanyalah pernyataan pribadi dari Presiden ke-6 tersebut.

"Nggak perlu saya elaborasi, itu kan pernyataan pak SBY, dan saya tidak perlu menilai. Karena beliau mantan pejabat, beliau tahu apa yang diucapkan, oleh karena itu, itu kan pernyataan pribadi beliau," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan sampai saat ini tak mencium adanya keterlibatan partai politik sebagai donatur demonstrasi besar-besaran tersebut.

"Kita tidak pada kapasitas itu ya. Kalau mendanai itu untuk apa? Kalau mendanai untuk demonstrasi tentu ada tujuan. Tujuannya apa?" ujarnya.

Mantan Panglima ABRI ini enggan mengomentari demonstrasi yang dilatarbelakangi atas tuduhan penistaan agama oleh Ahok itu merupakan salah satu cara menjatuhkan Ahok yang bertarung dalam gelaran Pilgub DKI tahun 2017. Sehingga ada tudingan demonstrasi diboncengi oleh lawan Ahok di Pilgub DKI.

"Ya nggak boleh. Itu engga bisa dong. Kalau membonceng tujuannya apa? Itu kan kamu (sebut Demonstrasi berkaitan dengan Pilgub DKI)" ujarnya.

Sementara itu, Bendahara Tim Pemenangan Ahok- Djarot, Charles Honoris menilai, pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal proses hukum penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sebagai bentuk intervensi dan tidak berdasar. Sebab, polisi juga masih mendalami kasus Ahok itu.

Ditambah, katanya, Ahok juga telah memberikan keterangan soal pernyataannya yang mengutip surat Al Maidah ayat 51 itu ke Bareskrim Polri.

"Pernyataan SBY terkait proses hukum Pak Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum. Pihak kepolisian saat ini sedang menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait Pak Ahok. Bahkan Pak Ahok sudah dimintai keterangan di Bareskrim," kata Charles seperti dilansir Merdeka.com.

"Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak berdasar dan bisa dilihat sebagai upaya melakukan intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik," sambungnya.

Sementara, komentar SBY soal aksi besar-besaran dan dugaan perlindungan hukum atas Ahok dinilai punya kepentingan sendiri. Politisi DPR ini menilai, tujuannya tak lain demi mendongkrak suara putra sulungnya, Agus Harimurti yang diusung sebagai pesaing Ahok di Pilgub DKI.

"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," klaimnya. (mer/det/tic/yah/rol/lan)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video