Jatim Raih WTP, BPK Beri Catatan Soal Pengelolaan Aset Pemprov
Wartawan: M Didi Rosadi
Kamis, 01 Juni 2017 02:44 WIB
Di tempat yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui, masalah aset tetap menjadi catatan di tahun ini. Terlebih masalah pertanahan. Oleh sebab itu, pihaknya sudah membuat perjanjian dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan sertifikasi terhadap aset pemprov. Sehingga bisa tercatat dengan baik menjadi aset milik pemerintah. Sebab selama ini, dirasakannya, masih banyak aset yang belum tercatat.
"Dari laporan kepala BPN, dari aset yang disertifikatkan baru 39 persen. Jadi memang belum sempurna, tapi prosesnya jalan terus (sertifikasi, Red). Ini merupakan proses administrasinya. Ini penting, karena bisa terjadi tumpang tindih dan kemudian ilang," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.
Gubernur kelahiran Madiun itu mengungkapkan, masalah aset ini bakal dilakukan pendataan terus. Tapi melalui pelaporan akrual basis yang nantinya dibimbing langsung oleh BPK.
"Teman-teman juga semua sudah dikursuskan bagaimana membuat pencatatan dan pelaporan. Ini memang belum sempurna, masih ada sebagian yang kami benahi. Kami terimakasih terhadap BPK perwakilan Jatim dan anggota III BPK yang terus membimbing agar jangan terulang lagi kesalahan," tandas Pakde Karwo. (mdr/rev)