Kepada Watimpres, Gus Ipul Beberkan Kasus Kerukunan Beragama di Jatim
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: nisa
Kamis, 17 Juli 2014 22:12 WIB
SURABAYA (bangsaonline) - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hubungan Antar Agama dan Forum Kerukunan Uman Beragama (FKUB) di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Kamis (17/7).
Kepada rombongan ini, Gus Ipul mengatakan, saat ini diperlukan adanya regulasi atau payung hukum yang lebih jelas tentang kerukunan beragama agar semua agama mendapatkan perlindungan yang pasti dari negara.
BACA JUGA:
Gus Ipul Bacakan Komitmen Bersama di Apel Deklarasi Sekolah Aman dan Nyaman Kota Pasuruan
Wali Kota Pasuruan Hadiri Larung Sesaji Acara Petik Laut di Pelabuhan Ngemplakrejo
Seniman Senior Ingin Gus Ipul Lanjut 2 Periode
Gus Ipul: Pemkot Pasuruan Komitmen Layani Kesehatan Masyarakat
“Di Jatim, saat ini secara umum kerukunan beragama sudah cukup baik. Namun, jika tidak ditingkatkan akan tetap muncul konflik atau ketegangan baik internal maupun antar umat beragama,” ujar Gus Ipul.
Permasalahan Sampang, menurutnya, adalah pelajaran berharga bagi Pemprov Jatim. Tetapi permasalahan tersebut adalah gambaran kondisi obyektif tentang kerukunan beragama yang pernah terjadi di Jatim. “Masalah Syi’ah di Sampang telah menjadi sorotan internasional, bahkan UNESCO sempat membuat tenda disana. Padahal masalah itu adalah hal kecil jika dibandingkan konflik agama di negara-negara lain. Pemprov Jatim sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan aktifitas Ahmadiyah. Peraturan itu tidak melarang Ahmadiyah tetapi hanya aktifitasnya saja yang harus dibatasi,” paparnya.
Kerukunan beragama, lanjutnya, harus terus disuarakan melalui tokoh-tokoh agama maupun umat beragama itu sendiri. Pemerintah juga terus melakukan dialog intensif dengan seluruh tokoh agama dan pihak yang berkepentingan.
“Upaya-upaya yang kami lakukan meliputi pendekatan teologis maupun sosiologis (kultural), serta bingkai politis dan bingkai yuridis. Bersama MUI, Kapolda, Pangdam, FKUB , dan pihak–pihak lain pemerintah mencoba mencari solusi yang bermuatan kearifan lokal. Kepada masyarakat kami juga mengimbau untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Ini penting karena kerukunan nasional tidak akan bisa terwujud jika tidak ada kerukunan beragama,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Watimpres Ma’ruf Amin mengatakan, faktor penyebab konflik antar umat beragama diantaranya disebabkan adanya faham radikal di sebagian kecil kelompok agama. Selanjutnya adalah persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran agama yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, peran FKUB harus diperkuat dengan penyediaan anggaran yang memadai baik APBN dan APBD. Serta peningkatan pemahaman pengurus FKUB tentang penguatan kerukunan dan pencegahan/penyelesaian konflik.