OPD Tolak Berikan Paparan, Rapat KUAPPAS P-APBD Jember Dihentikan
Wartawan: Yudi Indrawan
Rabu, 06 September 2017 03:00 WIB
"Dalam rapat ini, badan anggaran tidak memiliki legal standing yang jelas," kata Fauzi.
Akibat ulah dari ulah Fauzi, pimpinan DPRD Jember Ayub Junaidi langsung naik pitam dengan mendatangi Fauzi. "Undang undang yang mana yang dimaksud oleh anda, anda jangan ngawur. Kejadian sempat memanas dan memuncak lagi saat Fauzi tiba-tiba nyeletuk. "Jadi begini saudara Ayub".
Hal inilah makin membuat kemarahan DPRD memuncak. Bahkan, Ayub sempat berdiri dan hendak menemui Fauzi, namun sempat dicegah oleh Budi Wicaksono. Akibatnya semua anggota DPRD lainnya ikut emosi.
Bahkan, sempat ada kotak kue yang melayang ke Fauzi dari jajaran dewan lainnya. Mereka menganggap Fauzi tidak ada rasa hormat kepada DPRD. Hal ini pun menjadikan keributan di ruang Banmus sehingga kemudian rapat pun dibubarkan dan tidak dilanjutkan hingga waktu yang tidak ditentukan.
Saaat dimintai komentarnya, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sangat menyayangkan sikap dari OPD yang menolak untuk memberikan paparan tersebut.
"Karena yang mengundang OPD untuk paparan bukan DPRD, tapi atas perintah tim anggaran. OPD berkewajiban untuk memberikan paparan pada tim Banggar yang sudah diintruksikan oleh ketua tim Banggar, yakni Plt Sekda. Namun, malah OPD secara tersirat malah menolak perintah Plt Sekda secara terang-terangan," ujar Thoif menceritakan.
Akibat kekisruhan ini, pihaknya tidak melanjutkan rapat dan meminta kepada Plt sekda untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Pasalnya, dalam rapat KUA-PPAS terlihat sekali jika untuk tim Pemkab Jember tidak ada sinkronisasi dan koordinasi.
"Masak ada OPD yang jabatannya Kabid dan kebetulan jadi Plt Dinas ini malah menentang perintah Plt sekda. Padahal sekda adalah jabatan tertinggi di jajaran PNS Pemkab Jember," tegas Thoif.
Oleh karena itu, pihaknya belum menentukan apakah akan melanjutkan rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut sebelum ada kabar dari Pemkab Jember. "Jika di Pemkab Jember sendiri tidak bisa kompak, maka kami akan tetap menunda pembahasan KUA-PPAS PAPBD ini. Karena nantinya akan terjadi hal yang sama dan tidak kompak dalam pembahasan ke depannya," pungkasnya. (yud)