OPD Tolak Berikan Paparan, Rapat KUAPPAS P-APBD Jember Dihentikan
Wartawan: Yudi Indrawan
Rabu, 06 September 2017 03:00 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2017 berbuntut kisruh. Suasana rapat yang bertempat di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember sempat memanas, bahkan dalam rapat tersebut sempat terjadi aksi saling tuding dan lempar kotak kue. Karena situasi sudah tidak terkendali lagi, akhirnya oleh pimpinan rapat dihentikan.
Rapat terpaksa dihentikan gara-gara Plt Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pemukiman Rakyat Yessi Syarifah menolak untuk memberikan paparan di hadapan Badan Anggaran Pemkab Jember.
BACA JUGA:
Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Factory Tour Bupati Jember ke PT Intidaya Dinamika Sejati
"Dalam rapat ini ,Kami tidak ada kewajiban untuk memberikan paparan kepada Badan anggaran DPRD," Kata Yessi.
Akibat ucapan dari Plt Dinas Cipta Karya, seluruh anggota Banggar DPRD Jember langsung emosi. Sebagian anggota Banggar mempertanyakan pemahaman OPD terkait masalah KUA-PPAS ini.
"Jika Plt Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pemukiman Rakyat tidak berkenan, kami persilakan untuk meninggalkan tempat sidang." kata salah seorang anggota banggar.
Dengan rasa tidak bersalah Yessi pun meninggalkan tempat sidang. Bahkan sebelum meninggalkan tempat sidang, Yessi sempat mengucapkan berterima kasih karena diminta pulang.
Menanggapi persoalan ini, Plt Sekda Mirfano menjelaskan bahwa seharusnya yang memberikan paparan adalah tim anggaran Pemkab Jember. Hal ini dilakukan agar lebih jelas menerangkan program tentang perubahan anggaran yang ada di Cipta Karya.
"Kami mengajak OPD terkait. Tujuan tim anggaran mengajak OPD terkait untuk membantu menjelaskan laporan perubahan anggaran kepada banggar," ungkap Mirfano.
Sebelumnya, penjelasan yang disampaikan oleh Yessi tidak bisa dipahami oleh anggota banggar. Selain itu, Banggar juga menilai apa yang dijelaskan oleh Yessi di luar angenda yang sedang dibahas di banggar. Agar tidak melenceng apa yang sedang dibahas, akhirnya Plt sekda diminta untuk memberikan paparan. Namun, sela-sela rapat inilah yang memanas. Secara tiba tiba Ahmad Fauzi yang tak lain mantan Plt Dinas Cipta Karya langsung menyela perdebatan.
"Dalam rapat ini, badan anggaran tidak memiliki legal standing yang jelas," kata Fauzi.
Akibat ulah dari ulah Fauzi, pimpinan DPRD Jember Ayub Junaidi langsung naik pitam dengan mendatangi Fauzi. "Undang undang yang mana yang dimaksud oleh anda, anda jangan ngawur. Kejadian sempat memanas dan memuncak lagi saat Fauzi tiba-tiba nyeletuk. "Jadi begini saudara Ayub".
Hal inilah makin membuat kemarahan DPRD memuncak. Bahkan, Ayub sempat berdiri dan hendak menemui Fauzi, namun sempat dicegah oleh Budi Wicaksono. Akibatnya semua anggota DPRD lainnya ikut emosi.
Bahkan, sempat ada kotak kue yang melayang ke Fauzi dari jajaran dewan lainnya. Mereka menganggap Fauzi tidak ada rasa hormat kepada DPRD. Hal ini pun menjadikan keributan di ruang Banmus sehingga kemudian rapat pun dibubarkan dan tidak dilanjutkan hingga waktu yang tidak ditentukan.
Saaat dimintai komentarnya, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sangat menyayangkan sikap dari OPD yang menolak untuk memberikan paparan tersebut.
"Karena yang mengundang OPD untuk paparan bukan DPRD, tapi atas perintah tim anggaran. OPD berkewajiban untuk memberikan paparan pada tim Banggar yang sudah diintruksikan oleh ketua tim Banggar, yakni Plt Sekda. Namun, malah OPD secara tersirat malah menolak perintah Plt Sekda secara terang-terangan," ujar Thoif menceritakan.
Akibat kekisruhan ini, pihaknya tidak melanjutkan rapat dan meminta kepada Plt sekda untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Pasalnya, dalam rapat KUA-PPAS terlihat sekali jika untuk tim Pemkab Jember tidak ada sinkronisasi dan koordinasi.
"Masak ada OPD yang jabatannya Kabid dan kebetulan jadi Plt Dinas ini malah menentang perintah Plt sekda. Padahal sekda adalah jabatan tertinggi di jajaran PNS Pemkab Jember," tegas Thoif.
Oleh karena itu, pihaknya belum menentukan apakah akan melanjutkan rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut sebelum ada kabar dari Pemkab Jember. "Jika di Pemkab Jember sendiri tidak bisa kompak, maka kami akan tetap menunda pembahasan KUA-PPAS PAPBD ini. Karena nantinya akan terjadi hal yang sama dan tidak kompak dalam pembahasan ke depannya," pungkasnya. (yud)