Tak Kooperatif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pamekasan Dilaporkan Pendemo
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Erry Sugianto
Minggu, 12 Agustus 2018 20:29 WIB
"Ada beberapa dugaan yang telah ditemukan. Selain dugaan tidak tepat sasaran juga asas manfaat yang tidak ada terhadap masyarakat sekitar proyek. Diduga rencana dan realisasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kebijaksanaan pemerintah yang ditentukan."
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan dan indikasi pemalsuan tanda tangan di Surat Perintah Kerja (SPK) di dinas PUPR Pamekasan tahun 2016 yang dilakukan salah satu oknum dinas terkait. Dikarenakan direktur CV yang bersangkutan tidak pernah merasa pernah menandatangani SPK tersebut.
Yepi juga menambahkan ada beberapa pembuatan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) di Pamekasan yang tidak terdaftar di PMP TSP di tahun 2014, 2015, 2016, sehingga terindikasi bodong.
"Untuk itu Kami berharap aparat kepolisian mengusut tuntas masalah ini, sehingga terciptanya penyelenggaraan pembangunan pemerintah yang berkualitas, tepat sasaran dan jelas asas manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Pamekasan," pungkasnya. (err/ian)