Tak Dikehendaki 'Mega', Ketua DPRD Kota Mojokerto Terancam Dicopot
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: yudi eko purnomo
Senin, 22 September 2014 20:18 WIB
MOJOKERTO (bangsaonline)
Posisi Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno yang baru seumur jagung terancam dicopot. Kabar perecallan Yunus yang baru dilantik sebagai ketua parlemen setempat pada Selasa 9 September lalu, muncul pascaturunnya surat internal DPP partai berlambang banteng gemuk, yang tampaknya tidak menghendaki Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto mengisi kursi legislatif.
BACA JUGA:
Dampingi Risma di Pilgub Jatim, Gus Hans Minta Restu ke Kiai Sepuh di Jombang
Dukungan Gus Mujib-Ning Wardah Semakin Kuat dengan Rekom PDIP
Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan
Diusung 11 Partai Politik, Krisdayanti dan Dewa Mendaftar ke KPU Kota Batu
Informasi beredar, DPP PDIP pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lebih memilih Purnomo, yang tak lain adalah fungsionaris partai mengisi kursi panas ini. Purnomo sendiri saat ini menduduki posisi Ketua Fraksi PDIP di Dewan setempat.
Turunnya surat DPP, tak ayal membuat gerah para fungsionaris partai bawah pimpinan Megawati ini. Diam-diam, sejumlah pengurus menggelar rapat terbatas di ruang ketua Dewan, siang kemarin. Rapat yang diikuti Purnomo, Suliyat serta beberapa anggota Dewan dari PDIP itu, tampak dipimpin Yunus sendiri.
"Ya demikianlah, ada surat itu. Nantilah siang-siang akan ada rapat," tutur Purnomo, ketika ditanyai kebenaran informasi ini.
Purnomo yang terkesan menghindar tak bisa menutup-nutupi fakta penunjukan dirinya sebagai ketua DPRD.
Munculnya surat penentuan porsi ketua Dewan oleh PDIP ini, tak ayal menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya, adalah vakumnya jabatan Ketua Dewan yang berimplikasi luas terhadap kinerja pemerintahan menjelang agenda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
"Yang dampaknya akan luas karena pengajuan SK yang baru, harus dilakukan. Dan itu harus persetujuan Gubernur, yang paling tidak butuh setahun untuk itu," papar mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi.
Ditemui terpisah, Yunus Suprayitno tidak membantah adanya SK DPP yang menghendaki pengurusnya menduduki jabatannya. "Memang ada suratnya. Tapi SK itu kan baru diterima sekarang, jadi telat," ujarnya.
Yunus mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP terkait keputusan itu. "Saya sudah berkoordinasi, dan tidak ada masalah dengan yang sekarang," tambahnya.
Soal penunjukan anak buahnya itu, Yunus mengatakan kemungkinan karena
salah ketik. "Mungkin saja itu salah ketik seperti di Sidoarjo dan Batu. Yang diurusi kan banyak se Indonesia," pungkasnya.