DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 14 Januari 2019 23:31 WIB
“Kebijakan resmi stakeholder rumah sakit belum siap, walaupun itu sudah kewajiban. Saya mengimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka ke mana? perlu diantisipasi,” jelasnya.
Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis. Dia mencontohkan ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank. Ia khawatir hal tersebut malah membuat takut calon pendaftar.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berharap ke depan tidak mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. "Negara harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis. Contoh peserta BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankan,” pungkasnya. (mdr/ian)