Bambang DH: Boroskan Anggaran, Bubarkan Korpri
Editor: nur syaifudin
Wartawan: m dide rosadi
Senin, 27 Oktober 2014 11:01 WIB
SURABAYA – (BangsaOnline)
Organisasi Korp Pegawai Negeri Indonesia (Korpri) diusulkan dibubarkan karena dinilai menjadi institusi yang memboroskan uang rakyat karena selama ini institusi itu menikmati APBD. Terlebih, pasca era reformasi pemerintah giat mengkampanyekan optimalisasi anggaran untuk rakyat bukan untuk aparatur negara. Hal itu agar pembangunan pro rakyat benar-benar bisa terwujud. Usulan itu muncul saat hearing antara Komisi A DPRD Jatim dengan sekretariat Korpri Jatim terkait pembahasan RAPBD Jatim 2015.
BACA JUGA:
Pj Wali Kota Kediri Apresiasi Berbagai Program dan Penghargaan saat Malam Puncak HUT ke-52 Korpri
Peringati HUT Ke-52 Korpri, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Profesionalitas dan Netralitas ASN
Puncak Peringatan HUT ke-52 Korpri, Pemkot Kediri Gelar Upacara Bendera
7 ASN dari Kota Mojokerto Raih Juara MTQ Korpri Jatim 2023
" Pembinaan PNS itu bisa melekat ke Kepala Daerah dan didistribusikan ke pimpinan SKPD atau Unit Satuan Kerja sehingga Korpri tidak memerlukan sekretariat dan anggaran sendiri," ujar Bambang DH anggota Komisi A DPRD Jatim, kemarin.
Menurut mantan Walikota Surabaya itu, dalam RAPBD Jatim 2015, sekretariat Korpri Jatim dialokasikan sebesar Rp14 miliar itu merupakan pemborosan sehingga bisa dikurangi dan dialihkan untuk SKPD lain yang mengurusi kepentingan masyarakat. " Apalagi pengajuan sebesar itu perinciannya kurang mendetail sehingga saya mengusulkan supaya alokasi anggaran Korpri dikurangi bahkan kalau bisa dibubarkan saja," tegas Bambang DH.