FPI Terancam Bubar? Menteri Wiranto Ancam Penyebar Khilafah
Editor: Tim
Sabtu, 20 Juli 2019 14:04 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menko Polhukam Wiranto mengungkap bahwa pemerintah belum memberikan izin Front Pembela Islam (FPI) karena masih mengevaluasi aktivitas ormas keagamaan yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu. Selain itu, menurut Wiranto, masih ada syarat yang belum dipenuhi oleh FPI.
"Kenapa kita belum memberikan (izin). karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya, juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak," tegas Wiranto kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam RI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
BACA JUGA:
Lapas Kediri Mendapat Kunjungan dan Pengarahan dari PK Ahli Utama Ditjen Pas
Merasa Dipersulit Urus Izin, Seniman di Pamekasan Tuding Polisi Takut FPI, Begini Kata Wakapolres
Muncul Narasi Pribumi Harus Bangkit dari Hegemoni Ba'alawy dan China, Siapa yang NKRI
Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
Ia menegaskan, bahwa izin FPI sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu. "Tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak," kata mantan Panglima ABRI era Soeharto itu.
Izin ormas FPI terdaftar dengan nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
Mencermati pernyataan Wiranto ini, berarti keberadaan FPI ke depan masih tanda tanya, apakah mendapat izin atau justru terlarang dan bubar karena tak mendapat izin dari pemerintah. Apalagi Wiranto kemudian menyinggung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas terlarang karena menyebarkan paham khilafah. Ia bahkan mengancam akan menghukum siapa pun yang menyebarkan paham khilafah dan anti Pacasila dan NKRI.
"Organisasi itu dibubarkan karena pahamnya. Ideologinya, visi-misinya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum," tegas Wiranto.
Menurut dia, HTI sebagai organisasi terlarang tak perlu diperdebatkan. Sebab, organisasi transnasional itu sudah resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
Tampaknya, pernyataan Wiranto ini terkait juga dengan kedekatan FPI dengan paham khilafah. Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com sebelumnya, ternyata bukan hanya HTI yang terang-terangan mau mendirikan negara khilafah di Indonesia. FPI juga punya Divisi Penegakan Khilafah.
Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Ketua PA 212, Asep Syarifudin, pendukung utama Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
"Saya pelajari konsepsi Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Kalau FPI itu ada Ketua Penegakan Khilafah. JAT, Jamaah Anshorus Syariah juga ada perjuangan penegakan Khilafah," kata Asep Syarifuddin saat diskusi di Gedung Joeang, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Apalagi pentolan HTI Habib Rizieq Shihab juga terang-terangan akan mendirikan khilafah. Seperti dikutip CNN Indonesia, Riziq Shihab dalam videonya berjudul “FPI dan Khilafah Islammiyyah, Kajian Habib Rizieq, Juni 2015”, bahkan sudah memberikan panduan 10 langkah dalam mewujudkan impiannya tentang khilafah.
Antara lain; Peningkatan fungsi dan peran OKI; Pembentukan parlemen bersama dunia Islam; Pembentukan pasar bersama dunia Islam; Pembentukan pakta pertahanan bersama dunia Islam; Penyatuan mata uang dunia Islam.
Lima langkah lainnya yaitu; Penghapusan paspor dan visa antardunia Islam; Kemudahan asimilasi perkawinan antardunia Islam; Penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam; Pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam; serta pendirian mahkamah Islam internasional.
Sepuluh langkah itu juga dicantumkan dalam video ceramah Rizieq. Namun di bawah upaya strategis itu, FPI menegaskan tetap setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Rizieq lalu menyinggung penegakan khilafah yang diusung HTI. Ia memuji perjuangan HTI dalam sosialisasi khilafah, namun menurut dia, FPI memiliki perbedaan jalan dalam mewujudkan sistem tersebut.
“HTI punya proposal untuk pendirian khilafah memang sangat idealis, sangat bagus, itu tidak kita pungkiri. Memang seperti itu yang kita inginkan,” kata Rizieq terus terang.
“Hanya saja, kita di Front Pembela Islam menginginkan, tesis soal khilafah yang sudah begitu bagus, yang luar biasa, di dalam pelaksanaan untuk mewujudkannya jangan kita menolak kenyataan yang ada,” tambahnya.
Kenyataan yang ada yang dimaksud Rizieq, saat ini umat Islam di dunia sedang terpecah belah menjadi banyak negara. Jumlahnya mencapai lebih dari 125 negara.
Dia tak mempersoalkan kepemimpinan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, asalkan mereka terus membangun kerja sama agar di kemudian hari mudah disatukan di bawah bendera khilafah.
“FPI mencoba berpikir realistis. Enggak gampang menyatukan negara-negara (Islam). Kami setuju prinsip HTI, khilafah harus tegak. Cuma yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya,” katanya.
Nah, apa benar izin FPI akan tersandung soal paham khilafah ini.
Sebelumnya, Kemendagri juga mengaku masih menelaah syarat perpanjangan izin FPI Dari 20 syarat, ada 10 yang belum dilengkapi oleh ormas tersebut. "(Izin) FPI sedang ditelaah. Dari 20 persyaratan, baru 10 yang memenuhi syarat," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Hotel Aryaduta, Jalan KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).
Tjahjo – seperti dikutip detik.com - mengatakan syarat yang kurang itu berkaitan dengan Kementerian Agama. Dia juga menyebut tak ada batas waktu untuk proses perpanjangan izin tersebut. "(Yang kurang) ya terkait Kementerian Agama juga, ini kan ormas agama," ujarnya.
Ia mengingatkan agar setiap ormas harus berkomitmen terhadap nilai Pancasila. Jika punya agenda yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD, izin ormas akan dicabut.
"Setiap warga negara berhak membentuk ormas kelompok, partai, wadah berhimpun, silakan. Mau buat khutbah tiap jam dimana pun atau aktifitas sosial, tapi tolong komitmen terhadap asas Pancasila, mengakui kebhinekaan, mengakui UUD 45, menjabarkan sila-sila dalam Pancasila. Jangan punya agenda lagi, kalau punya agenda lain mohon maaf kalau sampai nanti izinnya kita cabut," ujarnya.
Bagaimana respons FPI? FPI mengaku akan melengkapi syarat perpanjangan izin organisasi di Kemendagri. Apalagi selama ini FPI tidak menemukan masalah terhadap perpanjangan izin tersebut. "Insyaallah (akan dilengkapi), selama ini tidak ada masalah," kata Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro kepada wartawan, Sabtu (13/7/2019).
Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menyebut tinggal dua syarat yang harus dipenuhi FPI. Namun Sugito akan memastikan terlebih dahulu kepada anggota yang mengurus perpanjangan izin tersebut.
"Kalau seingat saya tinggal 2. Tapi kalau misalnya 10 saya harus cek dulu ke teman-teman yang ngurus. Seingat saya pada waktu itu, domisili dan rekomendasi Kementerian Agama," ujar Sugito, Selasa (16/7/2019). (tim)