DPRD Minta Pemkab Gresik Selektif Memberikan Bantuan Masyarakat Tidak Mampu
Editor: Revol
Wartawan: Syuhud
Rabu, 14 Januari 2015 16:58 WIB
" emkab Gresik memang harus intens lakukan pendataan atau verifikasi, jangan hanya copy paste saja data-data yang lama, " pintanya.
Nur Saidah mengindikasikan, masih banyaknya diketemukan bantuan untuk masyarakat tidak mampu tidak tepat sasaran, ini disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, pemerintah percaya 100 persen dengan konsultan verifikasi yang ditunjuk untuk lakukan pendataan. Sehingga, pemerintah tidak perlu lakukan verifikasi ulang atau mencari data pembanding.
"Kemudian, pemerintah menyerahkan sepenuhnya pendataan kepada kepala desa (kades). Sementara banyak oknum kepala desa yang tidak fair dalam memberikan data warganya yang benar-benar kategori tidak mampu. Mereka kemudian memasukkan semua keluarganya, temannya atau tim-timnya saat Pilkades (pemilihan kepala desa) agar mendapatkan bantuan untuk masyarakat tidak mampu. " Kondisi seperti itu banyak terjadi, " terang Nur Saidah.
Juga ada faktor, karena data-data yang diberikan kepala desa atau tim verifikasi tidak dipakai oleh SKPD terkait sebelum penyaluran bantuan. Padahal, data-data tersebut riil yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang sudah didata untuk mendapatkan bantuan, pada saat penyerahan bantuan mereka tidak mendapatkan.
"Itu riil, dan saya juga sering protes kepada konsultan verifikasi soal data-data hasil verifikasi mereka yang tidak dipakai oleh pemerintah atau SKPD terkait. Terus untuk apa pemerintah terjunkan tim verifikasi pendataan warga tidak mampu. Itu kan hanya membuang-buang anggaran saja, " cetusnya.
Karena itu, Nur Saidah meminta kepada pemerintah agar kembali memperbarui data-data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan masyarakat tidak mampu. Sebab, siklus ekonomi masyarakat itu sewaktu-waktu berubah.
"Sekarang bisa dibuktikan, banyak orang yang dulunya memiliki kemampuan secara ekonomi, kemudian tiba-tiba terkena penyakit gagal ginjal terlebih yang kena itu kepala rumah tangga, bisa dipastikan habis uangnya untuk biaya berobat sebelum adanya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dan itu banyak kejadian, orangnya sekarang jatuh miskin," katanya.
Nah, orang-orang yang sudah jatuh bahkan masih tertimpa tangga pula seperti itu, jangan sampai luput dari perhatian pemerintah. Mereka harus mendapatkan hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jangan sampai hak-hak mereka terampas gara-gara adanya oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab.
"Saya meminta Pemkab jangan mudah percaya 100 persen terhadap data warga kurang mampu yang diberikan, baik dari kepala desa, konsultan atau yang lainnya. Kalau perlu cross check dulu, sehingga bantuan yang digelontorkan pemerintah benar-benar tidak salah sasaran," pungkas Nur Saidah.