DPRD Gresik Dukung Freeport Asalkan Bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat
Editor: Revol
Wartawan: Syuhud
Rabu, 11 Februari 2015 01:00 WIB
GRESIK (BangsaOnline) - Rencana PT Freeport Indonesia akan membangun pabrik pengolahan atau smelter di Kabupaten Gresik, tidak hanya mendapatkan dukungan dari Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup Moh Qosim. Termasuk, Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid juga memberikan dukungan terhadap pembangunan pabrik pengolahan yang bergerak dalam bidang pembuatan biji-biji emas itu.
"Kami mendukung sekali masuknya pabrik smelter miliknya PT Freeport di Kabupaten Gresik. Dengan catatan, keberadaan pabrik tersebut memenuhi persyaratan yang kami tentukan," ujar Ketua DPRD Gresik, H Abdul Hamid.
BACA JUGA:
Freeport Dukung Transformasi Era Society 5.0 di 36 Sekolah
Peringati HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Freeport Wujudkan Integrasi Tambang Hulu hingga Hilir
Smelter Freeport di Gresik Resmi Beroperasi, Telan Anggaran hingga Rp58 Triliun
Bikin Macet, Warga Hadang dan Sweeping Bus Pekerja Smelter Freeport di Gresik
Persyaratan dimaksud, lanjut Hamid, keberadaan pabrik smelter milik PT Freeport Indonesia nantinya tidak dibangun di dekat permukiman penduduk. Lokasi pabrik tersebut sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Gresik. Dan, keberadaan pabrik tersebut sebelumnya sudah lolos FS (feasibility study) yang telah ditentukan. Juga tidak kalah pentingnya, keberadaan pabrik tersebut mendapatkan persetujuan masyarakat. Terlebih mereka yang berlokasi di dekat pabrik.
"Kalau sudah memenuhi persyaratan itu, saya kira tidak ada alasan kami menolak keberadaan pabrik Smelter berdiri di Gresik," tutur politisi senior Golkar asal Sidayu ini.
Hamid menjelaskan, dukungan masyarakat terhadap berdirinya pabrik sangat penting. Tidak terkecuali PT Freeport Indonesia yang berencana mendirikan pabrik smelter di Kebupaten Gresik. Pihak perusahaan dan pemerintah tidak boleh mengesampingkan masyarakat sebelum adanya persetujuan berdirinya pabrik smelter.
"Sebab, masyarakat yang akan terkena dampak langsung keberadaan pabrik tersebut, baik dampak polusi yang ditimbulkan maupun dampak lainnya. Karena itu, dukungan mereka sangat penting," jelasnya.
Hamid mengakui, rencana pendirian pabrik smelter di Gresik merupakan kebijakan pemerintah pusat. Keberadaan pabrik nantinya akan menjadi hajat besar nasional. Sebab, keberadaan pabrik tersebut diharuskan bisa memberikan sumbangsih besar terhadap pemerintah nasional, terutama wilayah yang di tempati pabrik tersebut.
Karena itu, kalau pemerintah pusat nantinya sudah positif mem-plot pembangunan pabrik smelter milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, maka pemerintah daerah tidak bisa menolak. Meski demikian, pemerintah akan memberikan arahan dan pandangan kepada pemerintah pusat, terlebih pihak investor agar pembangunan pabrik tersebut mengikuti aturan main yang ada di daerah seperti persyaratan yang tercantum diatas.
"Ya, prinsipnya sebagai pemerintah daerah sikap kami sama dengan pak Bupati terkait rencana berdirinya pabrik smelter milik PT Freeport Indonesia. Kami menyatakan welcome," terang Hamid.
Simak berita selengkapnya ...