Foto kiri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo dan Muhammad Zaini, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari PKS.
Sorotan yang sama disampaikan oleh Muhammad Zaini. Anggota dewan dari PKS ini mengapresiasi langkah yang dilakukan pemkab dengan mengalokasikan anggaran Rp150 miliar dari dana cukai untuk UHC.
"Ini program bagus, tapi belum didengar masyarakat lantaran minimnya sosialisasi dari lintas OPD terkait," katanya.
Dampak dari minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemkab, pihaknya ragu program UHC tersebut bisa di-running pada awal tahun 2023 nanti. Mengingat, sejumlah warga di beberapa kecamatan/desa SDM-nya masih rendah.
"Mereka tidak memahami tata cara mendapatkan akses layanan kesehatan. Kita mendorong sosialisasi segera dilakukan secepatnya, mulai tingkat paling bawah, RT, RW, sampai desa. Kalau perlu gandeng media massa di Kabupaten Pasuruan," tambah pria asli Bangil ini.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Ani Latifah yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com melalui selulernya belum memberikan keterangan hingga berita ini ditulis. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
