SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Peraturan Daerah (Perda) perlindungan petani tinggal selangkah lagi. Komisi B DPRD Jawa Timur telah menggelar public hearing sebagai finalisasi perda sebelum disahkan. Kendati demikian, tak sedikit pihak yang ragu, bahwa payung hukum itu tidak akan berjalan efektif. Terutama dalam pemberian asuransi bagi komoditas yang mengalami kerusakan.
Dalam Perda tersebut diatur, bahwa pemerintah daerah akan memberikan ganti rugi atas komoditas pangan yang rusak. Baik akibat bencana, virus maupun serangan hama. Aturan inilah yang dianggap sulit terealisasi. Pasalnya, jumlah lahan pertanian di Jatim cukup banyak. Sehingga mustahil bisa diatasi oleh asuransi.
BACA JUGA:
- 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
- 116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
- Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
- Sahkan 3 Perda, Pj Gubernur Jatim Optimis Jadi Payung Hukum Berkualitas
“Niat ini bagus. Tetapi apakah implementatif, itu yang harus dipikirkan. Sebab, butuh dana besar untuk bisa mengganti lahan petani yang rusak,” kata Solihun, perwakilan petani asal Lamongan, Selasa (26/5).
Bahkan, kalaupun anggaran tersedia, Solihun juga khawatir, bahwa implementasi perda tersebut hanya akan menyentuh kelompok petani besar saja. Sementara, petani-petani kecil tetap tidak tertangani. “Bila ini yang terjadi, maka perda ini akan menjadi percuma," imbuhnya.
Ketua harian Himpunan Karya Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Yusuf Husni menambahkan, Perda Perlindungan Petani bisa berjalan efektif bila banyak pihak yang dilibatkan. Di antaranya adalah organisasi profesi.
Sebab, tanpa pelibatan mereka, pengawasan menjadi lemah.“Implementasinya harus ditata. Organisasi profesi harus dilibatkan. Sebab, oraganisasi ini yang sering menjadi jembatan antara petani dan pemerintah. Mustahil keluhan dari petani dan pesan dari pemerintah bisa sampai tanpa organisasi profesi ini,” imbuhnya.
Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, banyaknya lahan produktif yang beralih fungsi di Jatim adalah bukti pentingnya organisasi profesi. Karena tidak ada pengawasan dari organisasi tersebut, petani menjadi mudah melepaskan lahan tersebut hingga akhirnya beralih fungsi. “Karena itu, usul kami masukkan organisasi ini dalam payung hukum tersebut,” pintanya.
Klik Berita Selanjutnya
