Camat Kebomas, M.Yusuf Ansyori dan Kades Kembangan, Ngadimin. Foto: ist.
Sebagai camat, ia mengaku tak bisa menyalahkan warganya yang bersikap seperti itu. Sebaliknya, ia juga tak bisa menyalahkan pemerintah yang tak bisa memberikan bantuan karena bukan aset pemerintah.
"Makanya, persoalan ini yang tengah dicarikan solusi oleh pemerintah," tuturnya.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Gresik tengah mengkaji kebijakan untuk mencarikan solusi persoalan yang dihadapi warga di perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pemerintah.
Kebijakan dimaksud antara lain, pengembang yang tak kunjung serahkan asetnya ke pemerintah setelah merampungkan pembangunan, diumumkan ke media massa, seperti media cetak dan online.
Kemudian, pengembang di blacklist jika kembali mengurus izin atau usaha di Gresik.
"Pemda akan ambil alih perumahan yang asetnya tak kunjung diserahkan ke pemerintah," pungkas Yusuf.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kembangan, Kecamatan Kebomas, Ngadimin tak menampik jika di wilayah Desa Kembangan banyak warga tinggal di kawasan perumahan yang enggan bayar pajak lantaran mereka tak dapat apa-apa dari pemerintah.
Untuk itu, Ngadimin berharap pemerintah secepatnya mencarikan solusi untuk persoalan ini. Sebab, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap capaian PBB.
"Memang saya akui banyak warga kami yang tinggal di kawasan perumahan yang asetnya belum diserahkan pemerintah tak mau bayar pajak. Alasan mereka, tak ada kontribusi pembangunan dari pemerintah untuk perumahan mereka. Sehingga, kalau ada perbaikan warga sendiri yang harus urunan," ungkapnya.
Ia mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Apa jawabnya?
"Segera dibuatkan diskresi," terangnya. (hud/git)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
