Ilustrasi
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Ditengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kepala desa dan lurah di Sidoarjo terkesan tak memiliki sense of crisis and sense of belonging. Sebab, kontroversi rencana kades dan lurah mendapat mobil dinas (mobdin) kembali mencuat. Padahal, alokasi anggaran yang masuk ke desa sudah melimpah pasca diberlakukan UU tentang Desa. Bahkan,
apabila mendapat mobdin, kades minta minimal sejenis Daihatsu Xenia. Alasannya, mobdin tersebut untuk operasional di desa.
Kades Kedungcangkring Kecamatan Jabon, Zainuddin kepada wartawan mengatakan apabila dibelikan mobdin yang kwalitasnya rendah, nanti khawatir cepat rusak. “Ya minimal Daihatu Xenia, jangan mobil murahan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (07/07)
BACA JUGA:
Selama ini, lanjut Zainuddin, kades menggunakan kendaraan operasional berupa motor. Padahal, dari segi mobilitas, kerja kades cukup tinggi. Dalih lainnya, kades sering dimintai bantuan warganya jika ada keperluan. Seperti ketika ada warganya sakit dan minta diantar ke rumah sakit. Mobil dinas itu nantinya bukan hanya digunakan kades saja. Namun, jika ada operasional desa yang membutuhkan kendaraan bisa menggunakan mobdin.
Untuk itulah, Zainuddin berharap agar mobdin itu bisa dianggarkan tahun ini.
“Paling tidak bisa dianggarkan tahun 2015, agar bisa digunakan oleh Kades,” tandasnya
Kontroversi mobdin untuk kades sudah diusulkan tahun 2013 lalu. Fraksi Hanura dan Gerindra DPRD Sidoarjo mengusulkan agar kades dan lurah se Kabupaten Sidoarjo diberi mobdin. Usulan itu disampaikan saat Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012.
Fraksi Hanura Gerindra mengusulkan agar kades dan lurah diberi mobil dinas berdasarkan kinerja. Sebab, Kades dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan paling bawah.
“Jadi sudah saatnya Kades dan lurah mendapat mobil dinas,” ujar Ketua Fraksi Hanura Gerindra I Wayan Dendra kala itu.
Jika usulan itu disetujui, dana untuk pengadaan mobil Kades dan lurah bisa dianggarkan tahun 2014. Atau bila memungkinkan bisa dianggarkan dalam PAK APBD 2013.
Alasannya, APBD Sidoarjo cukup besar, bahkan kala itu mencapai Rp 2,6 triliun. Dana itu sebagian digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pembangunan Sidoarjo.
Sedangkan, Fraksi Hanura Gerindra juga mengusulkan Sekretaris Desa (Sekdes) juga diberi kendaraan dinas berupa sepeda motor.” Kades dan Sekdes itu kan pucuk pimpinan di desa. Jadi untuk operasional sudah pantas jika diberi mobdin,” tambah Didik Budi Santoso, juga anggota Fraksi Hanura Gerindra kala itu.
Didik mencontohkan untuk pejabat sekelas Camat mendapat mobdin. Sedangkan kades yang lingkup kerjanya di desa dan tak mengenal waktu hanya diberi kendaraan dinas berupa sepeda motor. Padahal, mereka setiap kali dibutuhkan harus siap sedia. Jumlah Kades dan lurah se Kabupaten Sidoarjo saat ini, sebanyak 353. Jika mobdin yang disediakan harganya Rp 100 - 150 juta dibutuhkan dana sekitar Rp 35- 55miliar.
Namun, Pemkab Sidoarjo menolak usulan tersebut karena memberatkan anggaran. Karena masih banyak kebutuhan lainnya yang lebih mendesak.
Penolakan mobdin kades disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan. “Pengadaan mobdin untuk Kades itu butuh dana besar. Sedangkan masih banyak kebutuhan lain yang lebih lebih mendesak,” ujarnya.
Jika anggarannya mencukupi, sambung Vino, bisa saja pengadaan mobdin untuk kades itu direalisasikan. Aturannya, pemkab yang membeli mobil yang kemudian dipinjam pakaikan kepada kades dan lurah. Hal ini seperti mobdin-mobdin yang dipakai oleh pejabat atau kalangan dewan sifatnya pi jam pakai.
Apabila dihitung dari jumlah kades dan lurah sekitar 353 orang, jika semuanya diberi mobdin tentu akan menghabiskan dana sangat besar. Padahal, saat ini Pemkab Sidoarjo mendahulukan pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum.
Jika harga mobdin Kades diatas Rp 100 juta, menurut Vino anggaran yang dibutuhkan diatas Rp 35 miliar. “Dana sebesar itu tidak mungkin dianggarkan sekaligus. Sebab, masih banyak keperluan lain,” tandasnya.
Kalau dipaksakan, akan mengganggu anggaran-anggaran lainnya. Seperti kebutuhan untuk pembangunan jalan, pendidikan maupun kesehatan. Meskipun, kekuatan anggaran Pemkab Sidoarjo diatas Rp 2 triliun, namun didistribusikan untuk pos-pos instansi.
Untuk itulah, lanjut Vino, kondisi saat ini belum memungkinkan untuk pengadaan mobdin Kades. Meski demikian, saat ini Kades sudah diberi kendaraan operasional berupa sepeda motor yang bisa digunakan untuk operasional sehari-hari.(sta/nni/kmd/sho)
