Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, saat bertemu Sekdakab Kediri, M. Solikin. Foto: Ist
Sebagaimana persentase itu menjadi acuan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan sertifikasi guna mencapai predikat sebagai wilayah yang memiliki kelengkapan administrasi secara terorganisir.
Lantaran, kata Hadi, apabila sinergisitas antara BPN dan pemerintah daerah dalam membahas penyelesaian program agraria dan penataan aset terjalin dengan baik, pihaknya meyakini kesejahteraan rakyat juga akan meningkat.
“Untuk sertifikasi tanah sudah selesai kurang lebih 83 persen, tinggal 17 persen lagi. Artinya seluruh bidang tanah di Kabupaten Kediri akan terdata, baik secara spasial maupun yuridis. Maka itu masuknya tidak ada Gap (celah),” paparnya.
Menteri ATR/BPN telah menyerahkan sertifikat kepada Pemkab Kediri sejumlah 348 sertifikat aset, Kodim 0809 sebanyak 8 sertifikat, Provinsi Jawa Timur 47 sertifikat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker PPBS 25 sertifikat, Kementerian PUPR Satker PJR 2 sertifikat.
Kemudian, Kementerian Agama 2 sertifikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 sertifikat, Nadhlatul Ulama (NU) Kabupaten Kediri 77 sertifikat, Pondok Pesantren Al Ma’ruf Pare 1 sertifikat, dan 1 sertifikat perorangan.
Selain penyerahan yang berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mangli Dian Persada terhadap 200 kepala keluarga di Desa Puncu Kabupaten Kediri. (adv/pkp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
