Sarkawi, Warga Kalianget, Sumenep.
"Apalagi, lokasi yang dijadikan pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Gresik Putih itu bukan di lokasi yang dimohon, melainkan pantai yang sebelumnya menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari ikan dan kekayaan laut," tandasnya.
"Pertanyaan yang muncul, kok bisa BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang statusnya pantai atau di bibir pantai yang nyata-nyata adalah tanah negara yang kewenangannya ada di dinas kelautan? Tentu saja hal ini dipertanyakan keabsahan BPN selaku pembuat sertifikat tanah atas nama H. Sumarlina Ningsih selaku pemohon," cetusnya.
"Kemudian, pihak BPN juga mengeluarkan dua sertifikat lainnya tertanggal 4/11/2009 atas nama H. Umar Sadik Harmadi dengan luas 19.900 M2 dengan nomor persil 1303. Itu pun lahan pantai, bukan tanah kosong. Tertanggal 17 April 2012, sertifikat tersebut dihibahkan ke atas nama Nurhilham," pungkasnya.
Sementara Kepala BPN Sumenep, Muhammad Fatan Fahir, belum bisa dikonfirmasi. Saat wartawan mendatangi kantornya, ia sedang tidak ada di tempat.
BANGSAONLINE.com, hanya ditemui oleh seorang staf bernama Ardy. Ia mengaku tak bisa memberikan keterangan.
"Saya baru pindahan dari Jawa. Karena Bapak sedang tidak di tempat, nanti jika Bapak Kepala sudah di Sumenep, saya akan sampaikan semua persoalan yang ditanyakan oleh Bapak," katanya.
Kasus tersebut sebenarnya sudah masuk ranah hukum, dalam hal ini Polres Sumenep. Kanitreskrim Polres Sumenep, Ipda Nuruh Huda, mengatakan pihaknya beberapa hari lalu sudah bersurat ke BPN. Namun hingga hari ini (16/5/2024) belum ada jawaban.
"Terkait persoalan kasus tersebut, kami sudah kirim surat ke pihak BPN. Tolong deh tanyakan ke BPN kenapa belum juga direspons," katanya. (aln/rev)
Ket gambar : Sarkawi tokoh masyarakat Kalianget saat menggedor gedor dan ngamuk pintu BPN pada posisi marah karena tidak respon oleh pihak BPN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
