Zamal Nasution Foto: istimewa
Oleh: Zamal Nasution, PhD.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rencana pemerintah menyediakan alat kontrasepsi ke para remaja menunjukkan kebijakan yang berbasis pengadaan. Tahun ini terdapat 22 juta jiwa penduduk berusia 15-19 tahun. Kementerian Kesehatan kemudian mengatakan akan fokus penyediaan pada pasangan usia subur berusia anak (kurang dari 19 tahun).
BACA JUGA:
Remaja yang menikah dini menjadi alasan diberikannya fasilitas alat kontrasepsi. Tahun 2022, terdapat 50.673 dispensasi menikah karena pasangan berusia sebelum 19 tahun. Menurut Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), angka ini jauh lebih sedikit dari setidaknya 400.000 kasus pernikahan dini pada tahun 2022.
Biaya di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 mengurus perkara dispensasi kawin antara Rp 635.000 - Rp 955.000. Ini di luar biaya mengurus dokumen dari instansi Puskesmas, KUA, Kelurahan, Kecamatan, Dukcapil, dan lainnya.
Menurut Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, mayoritas pengajuan karena sudah hamil. Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk melaporkan pada tahun 2021 sebanyak 236 perempuan muda bercerai karena ditinggalkan suami. Penelitian menunjukkan prostitusi anak dilakukan perempuan yang pernah menikah atau ditinggalkan pacar.
KPAI mencatat, prostitusi online sebanyak 80% dilakukan perempuan berusia anak.
BKKBN mengatakan remaja usia 16-17 tahun sebanyak 60% pernah berhubungan seksual.
Kegagalan Fungsi Negara
Fasilitasi alat kontrasepsi kepada usia subur bukan solusi jangka panjang. Akar permasalahan berada di keluarga yang abai pertumbuhan emosional dan spiritual anak. Menurut UNICEF, pada tahun 2021 terdapat 20.9% anak tumbuh tanpa peran ayah. BPS pada tahun 2021 menemukan 62% anak tumbuh tanpa asuhan ayah atau ibu lengkap.
Fenomena fatherless pada anak berakibat pada depresi, kecemasan, masalah kesehatan mental. Tekanan ekonomi mempengaruhi kualitas komunikasi keluarga. Tekanan ekonomi mengurangi kedekatan anak dengan fungsi sekolah.
Internet tanpa filter lebih mendekatkan anak dengan informasi liar. Anak yang larut dengan pergaulan bebas teman sebaya merupakan potensi generasi tanpa rencana. Proyek besar global terkait permasalahan jumlah penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah merasa jumlah penduduk terlalu banyak.
Berbeda dengan Jepang yang kekurangan penduduk, permasalahan jumlah penduduk lebih dominan karena faktor kualitas dan daya dukung sumberdaya.
