Pj Wali Kota Mojokerto, M Ali Kuncoro ketika membuka Sarasehan Pemantapan Etika dan Budaya Politik Tahun 2024. Foto: Yudi Eko/BANGSAONLINE
KOTA MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Pj Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro meminta adanya penindakan tegas kepada pelaku yang bermain politik uang di Pilkada serentak 2024.
Hal itu ia sampaikan di acara Sarasehan Pemantapan Etika dan Budaya Politik Tahun 2024 di Kota Mojokerto.
BACA JUGA:
- Diiringi Konvoi, Gus Barra-Rizal Octavian Daftar Pilbup Mojokerto ke KPU
- Terima Rekom B1 dari Perindo, Gus Barra Mohon Doa Restu Maju Pilkada Kabupaten Mojokerto
- Lestarikan Kearifan Daerah, Dikbud Kota Mojokerto Gelar Bimtek Mulok Bagi Guru SD
- Acara Sumpah Amukti Bervespa, Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Jaga Kebersamaan dan Hargai Perbedaan
Berlangsung gayeng, sejumlah harapan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 jadi tonggak baru pesta demokrasi yang bersih terus mengemuka.
"Saya sempat sampaikan ke Pak Kapolres, jika bisa tangkap para penebar uang di Pilkada nanti. Biar ini jadi shock teraphy bagi pelaku money politic," beber Ali Kuncoro Rabu (28/8/2024).
Acara yang digelar Bakesbangpol Kota Mojokerto di pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat ini mengusung tema Menuju Demokrasi yang berkualitas di era digital melaui pilkada yang jujur dan adil.
”Harapan agar para penebar money politic itu ditangkap saya sampaikan langsung ke Pak Kapolres, karena sebelumnya saya sempat ditanya bagaimana caranya menghilangkan pilkada yang pragmatis, salah satunya yang itu,” tegasnya.
Selain, butuh keberanian menangkap para penebar politik uang itu, Ali juga menyebut salah satu solusi untuk menghilangkan pilkada yang pragmatis yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Ini memang tidak mudah, tapi jika tercapai secara otomatis masyarakat tidak mudah dibeli, karena tingkat pendidikan mereka juga tinggi, ” urainya.
Karena pendidikan masyarakat tinggi, lanjut Ali, masyarakat pasti butuh sosok pemimpin yang baik sesuai kreteria mereka.
Sementara itu, Heryana Dodik, Plt Kepala Kesbangpol mengungkapkan tujuan acara ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat di era digital untuk mempermudah pelaporan. Juga, menanamkan nilai politik yang berkualitas saat kampanye.
Sarasehan yang diikuti Pemerintah, KPU, Bawaslu, akademisi, parpol, LPM dan media massa ini menghadirkan dua nara sumber yakni, Elsa Fifajanti, Ketua Jaringan Demokrasi Kota Mojokerto dan Cahya Suryaning, Koordinator Masyarakat Anti Fitnah. (yep/ris/van)
