SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rivalitas di tubuh DPD PDIP Jatim berimbas ke parlemen. Diam-diam, DPD PDIP Jawa Timur pecah, setelah muncul sejumlah usulan untuk duduk pimpinan komisi DPRD Jatim yang hingga kini belum juga direspon pimpinan DPRD Jatim. Buntutnya, sejumlah nama dikabarkan berebut kursi Komisi D, yaitu Edi Paripurna dan Sujarwo Arkat.
Sejumlah sumber menyebutkan, setelah lengsernya Sirmadji sebagai Ketua DPD PDIP Jatim, kini upaya menghabisi kubu kekuatan mantan Ketua DPRD Jatim periode 2009-2014 terus digulirkan Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari. Munculnya konflik di internal PDIP ini, mengindikasikan masih ada konflik di internal partai, khususnya ada upaya membersihkan orang-orang dekat Sirmadji (mantan ketua DPD PDIP Jatim) di posisi strategis.
BACA JUGA:
- 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
- 116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
- Dampingi Risma di Pilgub Jatim, Gus Hans Minta Restu ke Kiai Sepuh di Jombang
- Dukungan Gus Mujib-Ning Wardah Semakin Kuat dengan Rekom PDIP
Bahkan, penyerahan SK dengan nomer 03.007 A/Dpd/kpts/VII/2015 tentang perubahan pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim yang menetapkan pergantian Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Suhandoyo digantikan oleh Sri Untari.
Demikian juga dengan nasib SK nomer 03.008-A/DPD/KPTS/VII/2015 tentang perubahan penugasan anggota Fraksi PDIP pada alat kelengkapan DPRD Jatim, dalam SK tersebut ditetapkan SW Nugroho duduk sebagai Wakil Ketua komisi B menggantikan Ali Mudji dan untuk posisi Ketua Komisi D diduduki Eddy Paripurna menggantikan Bambang Suhartono.
Menanggapi pergantian pimpinan, Bambang Suhartono mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Bahkan, politisi asal Gresik ini, menyampaikan dirinya belum mendapat informasi pergantian pimpinan di alat kelengkapan DPRD Jatim.
“Saya merasa tidak pernah diberi tahu, soal pergantian pimpinan komisi,” terang Bambang Suhartono, Senin (31/8).
Pernyataan Bambang Suhartono ini, menunjukkan kursi partai politik bergambar kepala banteng moncong putih ini, tidak transparan dalam penempatan posisi strategis alat kelengkapan DPRD Jatim. Bahkan, Sri Untari yang menjadi pendatang baru di dewan Jatim, terkesan melupakan sejarah peran orang-orang PDIP lama di kursi Fraksi PDIP.
“Yang saya tahu memang seperti itu,” jelas sumber di internal DPRD Jatim.
Sumber lainnya menyebutkan, kekompakan PDIP Jatim mulai luntur. Hal ini, terjadi karena ngebetnya Sri Untari untuk mendorong orang-orang dekatnya pada posisi strategis di DPRD Jatim. “Kalau ini dibiarkan, maka kekuatan PDIP di Jawa Timur akan hancur,” terang sumber lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi diam-diam ‘dikudeta’ oleh anak buahnya dalam menata kebijakan kursi DPRD Jatim. Bahkan salah satu surat pengajuan reposisi yang diajukan DPD PDIP Jatim itu kabarnya raib dan tidak jelas juntrungnya.
Sementara Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menyatakan, kalau untuk ganti fraksi silahkan. Namun untuk ganti pimpinan alat kelengkapan dewan, harus ada komunikasi dengan seluruh unsur pimpinan DPRD Jatim. “Silahkan, tetapi harus ada komunikasi antar unsure pimpinan,” terang dia.
Politisi yang akrab disapa Gus Halim itu juga menegaskan, pergantian ketua fraksi merupakan hak partai dan pimpinan dewan tidak akan nggandholi. "Jadi saya kira kita tidak bolah berburuk sangka dulu,” tegas orang nomor satu di PKB Jatim tersebut. (mdr/ns)
