Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Muklis, saat menunjukkan bukti kejanggalan proses rekruitmen calon pendamping desa. foto: andi/ BANGSAONLINE
Data yang lain, masih ditegaskan Mukhlis adalah adanya peserta lain yang justru tidak lulus administrasi saat pengumuman lalu. Namun, malah dinyatakan lulus wawancara oleh tim penguji.
"Sekarang yang bersangkutan ikut pra tugas di Surabaya. Ini kan aneh sekali. Kami menuntut proses itu tranparan dan jangan ada sistim titip-titipan seperti yang berkembang saat ini," tegas Mukhlis.
Mukhlis menuntut agar proses rekrutmen pendamping lokal desa harus benar-benar professional dan proporsional. Sebab, peran pendamping lokal desa itu cukup penting dalam pengawasan mengenai anggaran dana desa pusat nantinya.
“Jadi pelaksana Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, harus benar-benar berintegritas dan independen. Kami meminta proses itu agar betul-betul tanpa KKN. Karena, kalau tidak kita akan kawal proses itu secara terang benderang," ancamnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Sugianto saat dimintai komentarnya terkait proses rekruitmen calon pendamping desa yang ditengarai sarat KKN itu mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi masalah itu pada dinas terkait.
“Kita akan kroscek dulu. Karenanya, masalah ini akan saya tampung, dan akan diklarifikasi dengan dinas terkait. Akan kita tanyakan langsung pada Bapemas selaku penanggung jawab proses rekruitmen,” tegas Politisi Nasdem ini singkat. (ndi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
