"Nah tim pendamping ini, terus mengupayakan persoalan yang bersangkutan dengan permukiman bisa ditertuskan di tahun 2019. Karena ini, merupakan program pusat yang kita harus kejar," papar Rudi.
Untuk membebaskan Kabupaten Probolinggo bebas akan kawasan kumuh, P2KKP terus melakukan sosialisasi, pemetaan dan berbagai cara lainnya yang langsung dilakukan oleh warga yang tinggal lingkungannya.
“Jadi P2KKP, diarahkan kepada penataan lingkungan infrastruktur di kawasan permukiman, yang memenuhi dari 8 indikator Baseline 100-0-100," katanya.
Di tahun 2016 ini, P2KKP lebih diarahkan pada perencanaan program. Namun, di tahun berikutnya lebih mengarah pada pelaksanaan program perencanaan. “Namun untuk pelaksanaannya, berada di tahun 2017. Nah di situ supaya benar-benar tuntas untuk program dari pemerintah pusat ini," sebut Rudi.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj Tantriana Sari melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan As'ari menyebutkan, kalau pemerintah daerah berkomitmen untuk penanganan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Probolinggo.
"Pemerintah daerah sudah melakukan perencanaan untuk menanggulangi dan penanganan permukiman kumuh. Karena, di Kabupaten Probolinggo sendiri, ada 28 lokasi di 12 kecamatan dengan total 215,47 hektar," pungkas As'ari. (ndi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
