Komisi B Pantau Distribusi LPG, Komisi A Kritisi Anggaran Perjalanan Dinas

KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Program efisiensi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar harus diterapkan di tahun 2016 ini. Salah satunya agenda Komisi A DPRD kota Kediri yang mengundang Kantor Badan Penanaman Modal (BPM). Pasalnya, di satker BPM, pengeluaran perjalanan dinas mencapai Rp 442 juta pada tahun lalu. 

Kalangan dewan pun menyoroti BPM yang dianggap terlalu berlebih dan tercatat dalam sebulan, minimal 2 kali melakukan perjalanan dinas. “Kok banyak sekali anggaran untuk perjalanan dinas luar-nya,” kata Ketua Komisi A Harijanto.

Menanggapi pertanyaan itu, Sekretaris BPM, Jawadi mengaku bahwa penggunaan anggaran tersebut hanya untuk transportasi. “Kita selalu mengirimkan personil atas undangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Beban yang diberikan adalah dana transportasi, sementara untuk penginapan dan makan, ditanggung oleh yang mengundang,” jelas Jawadi.

Sementara itu, Komisi B yang membidangi perekonomian di waktu yang bersamaan mengundang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai Kepala Disperindagtamben, Yetty Sisworini terkait kelangkaan LPG beberapa waktu yang lalu.

Dijelaskan Yetti, bahwa pada tahun ini diharapkan tidak ada lagi kelangkaan segala bentuk kebutuhan pokok masyarakat. “Kami telah bekerjasama dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Polres Kediri Kota, Hiswana Migas dan sejumlah pihak termasuk Bulog untuk mengantisipasi kekurangan,” jelas Yetti. 

Hal ini terbukti, bahwa Kota Kediri berada dalam urutan ke–2 terendah tingkat nasional setelah Kota Cirebon. Dengan berdirinya TPID dan selalu melakukan studi banding serta pengawasan kebutuhan pokok, segala bentuk keperluan masyarakat mampu dikontrol dengan baik. (adv/rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News