Pembangunan Gedung Farmasi Sumenep, Dewan Minta Dinkes Terus Awasi

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Pembangunan Unit Tenaga Teknis (UPT) Gedung Farmasi Kesehatan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Madura, baru mencapai kerangka dan pondasinya saja. Gedung ini dibangun dengan anggaran cukup fantastis hingga mencapai Rp 1.796.591.000 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015.

Proyek jamak (multiyears) ini dikerjakan oleh CV Haren Fourge. Saat ini pekerjaan bangunan itu masih selesai sekitar 30-40 persen. Sementara sisa pekerjaan tersebut akan diteruskan pada anggaran tahun 2016 ini. ”Sesuai perencanaan awal, tahun 2015 hanya dibangun kerangkanya saja. baru tahun ini pembangunan gedungnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dr. Fatoni, Jum'at (26/2).

Menurutnya, salah satu penyebab tidak selesainya pekerjaan itu dalam tahun yang sama, karena terkendala minimnya anggaran. ”Ya tidak mungkin Pemkab mengeluarkan anggaran sebesar itu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fatoni, jika dilakukan pada tahun yang sama, pekerjaan tersebut sangat tidak dimungkinkan selesai tepat waktu mengingat waktu pekerjaan tersebut hanya 100 hari kalender.

Pembangunan kerangka dan juga sebagian lantainya itu diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta karena semua fasilitas yang terpakai, seperti tiang pancang, kawat cor dan sejumlah fasilitas yang lain bukan hasil karya kontraktor, melainkan dibeli langsung dari pabrikan.

”Kalau pengerjaan dan material bisa kami jamin bagus. Karena yang mengerjakan dan juga alat beratnya kontraktor langsung mendatangkan dari Surabaya,” jelanya.

Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Jubriyanto, mengimbau dinas terkait terus melakukan pengawasan secara maksimal. "Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh konsultan pengawas, namun Dinkes selaku pengguna anggaran tetap harus melakukan pengawasan," pesannya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, dirinya selaku wakil rakyat tidak menginginkan dalam pekerjaan tersebut ada penyimpangan yang sampai mengarah kepada tindak pidana korupsi. Karena jika itu terjadi masyarakat akan menjadi korban.

”Kami sudah mewarning kepada semua Dinas, jika semua pekerjaan agar dilakukan pengawasan semaksimal mungkin. Sehingga pembangunan itu bisa memberikan manfaat pada masyarakat,” jelasnya. (jiy/fay/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News