foto: rony suhartomo/ BANGSAONLINE
"Kalau kemudian aparat penegak hukum mau melakukan pemeriksaan terhadap dugaan reses fiktif dan penyimpangan kunker, kami persilakan saja," terang Subaidi kepada sejumlah wartawan.
Disinggung tentang ngototnya sejumlah anggota dewan yang melakukan kunker ke Batam sekaligus pelesir ke Singapura, ia kembali menbantahnya. Menurut wakil ketua DPRD ini, anggota DPRD tidak ada pos anggaran untuk ke luar negeri.
"Kalau pun ada itu biasanya untuk porsi pimpinan jika memang eksekutif membutuhkan," tegas Subaidi.
Ia juga menambahkan, jika kemudian publik menilai kinerja DPRD masih kurang, hal ini akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya.
Pernyataan Subaidi sendiri tentang tidak adanya pos anggaran DPRD untuk ke luar negeri sangat kontras dengan apa yang ditemukan bangsaonline.com beberapa waktu lalu. Di ruang kasubag umum sekretariat DPRD Jombang, Mudlor, seseorang agen travel membawa tumpukan berkas berisi puluhan pasport bersampul biru, Jumat (8/4).
Sekretaris Dewan, Pinto Widiarto yang dikonfirmasi perihal tersebut mengaku tidak tahu menahu. Namun ia memastikan kalau memang anggota DPRD tidak ada pos anggaran untuk ke luar negeri.(dio)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
