foto: rony suhartomo/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi demo menyikapi adanya dugaan reses fiktif yang dilakukan anggota DPRD Jombang, siang tadi (12/4). Selain mendatangi gedung dewan, FRMJ juga melakukan long march ke Polres dan Kejari setempat.
Dalam aksinya kali ini, ada dua poin yang diusung. Yakni dugaan reses fiktif dan kunker (kunjungan kerja) yang dilakukan para anggota dewan. Koordinator FRMJ, Fatah Rochim meminta aparat penegak hukum untuk serius menyikapi permasalahan tersebut.
"Kami minta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas, jangan hanya ketika perkara yang melibatkan masyarakat bawah langsung ditangani tapi kalau anggota dewan tidak ada yang berani menyentuh," ujar Fatah dalam orasinya, di depan kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Selasa (12/4).
Massa sendiri langsung ditemui Kepala Seksi Intelijen (kasi intel) Nurngali dan Kepala Seksi Pidana Khusus (kasi pidsus) Hendra Purwanto. Usai membacakan pernyataan sikap, secara simbolis FRMJ memberikan LPJ kunker dan reses fiktif yang terbuat dari styrofoam bersampul Ijo Kuning.
Tidak hanya di Kejari Jombang, massa juga menggelar aksi yang sama di Mapolres dan di gedung DPRD setempat. Di gedung wakil rakyat ini, massa ditemui langsung dua pentolan Fraksi PKB, M. Subaidi Muktar dan Mas'ud Zuremi.
Subaidi sendiri dalam keterangan persnya sesaat usai menemui pendemo membantah tudingan reses fiktif dan penyimpangan kunker. Menurutnya, anggota DPRD Jombang dalam melaksanakan reses dan kunker sudah sesuai SOP yang diatur dalam perundang-undangan.
"Kalau kemudian aparat penegak hukum mau melakukan pemeriksaan terhadap dugaan reses fiktif dan penyimpangan kunker, kami persilakan saja," terang Subaidi kepada sejumlah wartawan.
Disinggung tentang ngototnya sejumlah anggota dewan yang melakukan kunker ke Batam sekaligus pelesir ke Singapura, ia kembali menbantahnya. Menurut wakil ketua DPRD ini, anggota DPRD tidak ada pos anggaran untuk ke luar negeri.
"Kalau pun ada itu biasanya untuk porsi pimpinan jika memang eksekutif membutuhkan," tegas Subaidi.
Ia juga menambahkan, jika kemudian publik menilai kinerja DPRD masih kurang, hal ini akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya.
Pernyataan Subaidi sendiri tentang tidak adanya pos anggaran DPRD untuk ke luar negeri sangat kontras dengan apa yang ditemukan bangsaonline.com beberapa waktu lalu. Di ruang kasubag umum sekretariat DPRD Jombang, Mudlor, seseorang agen travel membawa tumpukan berkas berisi puluhan pasport bersampul biru, Jumat (8/4).
Sekretaris Dewan, Pinto Widiarto yang dikonfirmasi perihal tersebut mengaku tidak tahu menahu. Namun ia memastikan kalau memang anggota DPRD tidak ada pos anggaran untuk ke luar negeri.(dio)
