Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat memberikan keterangan di kantor DPRD Jombang, Rabu (20/7). foto: RONY S/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Polemik terjadi antara Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dengan anggota DPRD setempat. Orang nomor satu di kota santri itu saling berbeda pengakuan dengan kalangan legislatif soal penganggaran mobil operasional DPRD Jombang.
Dalam keterangannya saat ditemui awak media di kantor DPRD Jombang sebelum sidang paripurna, Rabu (20/7) pagi, Nyono mengatakan usulan pengadaan mobil operasional itu tidak pernah terjadi. Sehingga, pihaknya juga membantah jika disebut menolak penganggaran tersebut.
Baca Juga: Rapat Bersama Timgar Tertutup, Banggar DPRD Jombang Bantah Ajukan Kenaikan Dana Aspirasi & Mobdin
"Belum ada penolakan. Karena memang belum ada pembahasan dan pengusulan dari DPRD," kata Nyono yang terlihat gugup.
Baginya, apabila nantinya ada usulan tersebut, pihaknya akan mencari dasar hukumnya terlebih dahulu. Apakah anggaran tersebut, boleh atau tidak. "Jika pun ada usulan, kami akan mempertimbangkan kekuatan APBD. Tidak serta merta menyetujui," tukasnya.
Namun demikian, ketika disinggung bahwa Banggar (Badan Anggaran) sudah menyepakati dan mengusulkan, secara spontan Ketua DPRD Jombang, Joko Triono membeberkan bahwa pihaknya sudah pernah mengusulkan pengadaan tersebut pada tahun 2015. Sayangnya, anggaran tersebut tidak diterima Pemprov Jatim.
Baca Juga: Banggar-Timgar Jombang Rapat Tertutup, Diduga Bahas Mobdin & Kenaikan Dana Aspirasi, Jurnalis Diusir
"Mohon izin pak Bupati, anggaran itu memang pernah diusulkan teman-teman. Tapi ditolak Pemprov Jatim karena tidak ada cantolan hukumnya," ujar Joko. (BACA: Pengadaan Mobil Operasional Dicoret, Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna)
Pernyataan serupa juga dipaparkan Mas'ud Zuremi, anggota Banggar DPRD Jombang. Menurutnya, usulan anggota DPRD sudah pernah disetujui Banggar bahwa mobil operasional dianggarkan 12 unit mobil Avanza dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.
"Ketika itu, usulan awal 22 unit mobil. Tapi, setelah dipertimbangkan kembali, mempertimbangkan akhirnya disetujui 12 unit. Jadi, usulan anggaran untuk mobil operasional memang pernah ada," papar Ketua Fraksi PKB tersebut.
Baca Juga: Pukulan Telak, FRMJ Belikan Mobil Mainan untuk Anggota DPRD Jombang
Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang juga menyatakan, pihaknya sebagai leading sektor kebijakan dan pemerintahan juga mengakui pihaknya sudah mengusulkan anggaran tersebut.
"Saya masih ingat betul, ketika itu sudah disetujui Banggar dan masuk ke Timgar. Sayangnya, anggaran operasional mobil dinas itu tiba-tiba hilang," tandas politisi PDI-P tersebut.
Sebelumnya, anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna, Kamis (30/6) lalu. Aksi tersebut salah satunya dipicu kekecewaan anggota dewan karena pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD tidak tercantum dalam APBD tahun 2016. (BACA: Kisruh DPRD Jombang, Anggota Sebut Ketua Pemicu Utama Boikot Paripurna)(rom/rev)
Baca Juga: Warga Kumpulkan Koin untuk 'Belikan' Anggota DPRD Jombang Mobil Operasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
