Aan Anshori, Direktur LInK
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko tidak boleh gegabah dan harus objektif sebelum menyetujui usulan kenaikan Dana Aspirasi Masyarakat sebesar Rp 200 juta untuk seluruh anggota DPRD setempat. Usulan kenaikan tersebut kini sudah dimasukkan dalam P-APBD tahun 2016.
Sorotan agar bupati Jombang berhati-hati sebelum menyetujui usulan tersebut disampaikan Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan), Aan Anshori. "Eksekutif tidak boleh tunduk pada syahwat finansial DPRD. Mereka miskin prestasi dan inovasi bagi daerah, dan tidak transparan selama ini," ujarnya.
Aan lantas menyebut sejumlah persoalan yang membelit DPRD. Di antaranya, kasus dugaan reses abal-abal yang terkuak April lalu. Kasus yang kabarnya ditangani Kejari sampai saat ini tidak jelas penanganannya. Bulan Mei kemarin mencuat kabar jual beli jasmas fiktif yang dilakukan oknum DPRD Jombang.
(BACA: Dugaan Reses Fiktif DPRD Jombang Bermuara ke KPK, Kejari Dilaporkan ke Komjak)
Baginya, cukup sulit mempercayai anggota DPRD Jombang dalam hal transparansi keuangan. Apalagi dalam 4 tahun terakhir tidak ada satupun anggota dewan Jombang yang berani melaporkan kekayaannya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
"Bupati tidak perlu ragu untuk menolaknya. Kemiskinan akut dan layanan publik yang kualitasnya bobrok masih perlu diprioritaskan," tandas Aan.
(BACA: FRMJ: Oknum DPRD Jombang Jual Jasmas Fiktif, Kontraktor Dirugikan Rp 250 Juta)
Seperti diberitakan sebelumnya, Kopiah Nusantara, lembaga yang aktif dalam kajian dan riset kebijakan publik menilai, carut marutnya sejumlah pelayanan publik di Kota santri, disinyalir karena buruknya sistem pemerintahan. Direktur Kopiah Nusantara, Mahmudi Fatoni, menilai banyak kebijakan yang ditemukan tidak berpihak kepada masyarakat. Namun justru cenderung untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Menurut Mahmudi, sorotan miring publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta DPRD Jombang menjadi salah satu barometer. Semisal bentuk progam pemberdayaan yang didanai DD dan APBD dimanfaatkan ratusan ibu-ibu PKK plesir ke Jakarta. Pengkondisian LKS yang memaksa Kopiah Nusantara turun tangan namun hingga kini belum ada kejelasan sikap dari pemerintah setempat. Tak hanya itu, proses pengurusan eKTP yang amburadul juga semakin menguatkan indikasi kebobrokan kinerja dan kebijakan Pemkab Jombang.
Klik Berita Selanjutnya
