Walikota didampingi Sekdakot, Kepala BKD dan Kabag Humas saat mengumumkan hasil lelang jabatan.
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Bertekad dalam mewujudkan Good Goverment dan Good Governance, wali kota Mojokerto H Mas'ud Yunus telah menyerukan kepada seluruh pajabat dan pegawai PNS di Lingkungan Pemkot Mojokerto harus profesional dan anti korupsi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai PNS.
"Sebagai Kepala satuan kerja harus bersih dari korupsi atau anti korupsi, serta profesional dan iklas dalam bekerja," ungkap Wali Kota Mojokerto, Jumat (14/4)
Hal ini juga disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus pada waktu mengumumkan empat nama pejabat eselon III peserta lelang jabatan yang dinyatakan berhak menduduki jabatan baru di level eselon II atau setingkat kepala SKPD, Kamis (13/4) malam pukul 20.00 WIB.
Mereka meraih nilai tertinggi dalam lelang jabatan. Keempat pejabat, yakni Mashudi bakal menduduki jabatan Kepala Satpol PP. Ia sebelumnya memegang jabatan Sekretaris Satpol PP. Selanjutnya, Heryana Dodik Murtono, Kabag Humas dan Protokol yang akan menduduki jabatan Asisten Adminstrasi Umum. Abdurrahman Tuwo, Kabag Pemerintahan yang akan berada di pos baru sebagai Asisten Administrasi Pemerintah dan Muhammad Imron Sekretaris KPPT yang akan menduduki kursi Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik.
“Empat pejabat yang memperoleh nilai tertinggi atau rangking satu di bidang kerja yang dipilih lulus dalam seleksi assessment manajerial di Badiklat Jatim dan lulus test wawancara dan pemaparan makalah dihadapan panita seleksi (pansel) yang diketuai Sekdakot, Mas Agoes Nirbito Moenasih Swasono,” kata Mas’ud Yunus.
"Yang dinilai, terkait performance, wawasan, kreativitas dan inovasi untuk SKPD yang akan dipimpin," imbuhnya.
Namun, meski keempat nama pejabat tersebut berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya, menurut Mas’ud Yunus, bukan berarti serta merta mereka aman. Karena jika kemudian terbukti melakukan suap untuk meraih jabatan, ia menegaskan tak segan membatalkan hasil seleksinya.
“Dari awal saya sudah menggandeng tim saber pungli untuk memantau, mengawasi proses lelang jabatan. Kalau ada yang main sogok langsung saja laporkan, maka tidak ada pilihan kecuali membatalkan hasil seleksinya,” tandas Mas’ud Yunus.
Hal ini, lanjut orang nomor wahid di Pemkot Mojokerto tersebut, untuk menegaskan komitmen Pemkot anti pungli sekaligus menjadikan ASN (aparat sipil Negara) yang memahami tupoksinya, berdaya kreasi, inovasi, berprestasi. (ris/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
