Endri Agus
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Harapan sejumlah kalangan, termasuk DPRD, agar kursi Sekda Kota Mojokerto diisi putera daerah bak gayung bersambut. Pihak pemkot setempat menyatakan akan menerapkan kearifan lokal untuk menentukan pejabat tingkat tinggi pengganti Sekda Mas Agus Nirbito yang pensiun, September mendatang.
Meski demikian, pihak panitia seleksi (pansel) yang melibatkan unsur tokoh masyarakat dan perguruan tinggi tetap mengedepankan asas transparansi, yakni lelang jabatan. Mekanisme ini dilakukan secara terbuka melalui media massa cetak dan elektronik.
"Untuk penjaringan sekda nanti, Pemkot Mojokerto akan menerapkan kearifan lokal yakni memprioritaskan putra daerah. Definisi putra daerah itu yakni calon yang berasal dari pegawai Pemkot Mojokerto. Kalau harus kelahiran Mojokerto bisa jadi saya yang putra Malang ini kan tentu tidak bisa ikut daftar," cetus Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus, Senin (12/6).
Agus mensinyalir, penjaringan sekda ini nantinya bakal menyedot banyak peminat, terutama dari luar daerah. Padahal, kata ia, anggaran untuk ini terbatas.
"Salah satu alasan kenapa kita memprioritaskan putera daerah ini adalah minimnya anggaran. Kalau di los bisa 100 orang mengajukan diri, padahal anggarannya tak sebesar itu," akunya.
Soal acuan pijakan kearifan lokal ini, Agus mengungkapkan pihaknya berpijak pada minimnya anggaran saja. "Kalau acuan hukumnya memang tidak ada. Ini kebijakan daerah untuk menyikapi terbatasnya anggaran penjaringan. Walau begitu, proses penjaringan nanti tetap dilakukan secara terbuka lewat media massa seperti website kita dan media cetak," tuturnya.
Sebelumnya kalangan DPRD mendesak Pemkot setempat yang telah memulai tahapan penjaringan pejabat W3 menunjuk Sekda dari daerah sendiri. Pejabat Sekda dari dalam diyakini bisa mengejar ketertinggalan pembangunan daerah yang terjadi selama ini.
Meski demikian, para legislator mensyaratkan sejumlah kriteria penting lainnya yang wajib dimiliki pejabat baru. "Kami menekankan agar Sekda terpilih merupakan putra daerah dan klik dengan Wali Kota," desak Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, SPd.
Politisi partai Banteng ini mengungkapkan sejumlah alasan terhadap wacana yang ia kemukakan. "Salah satu alasannya yakni sekda putra daerah mengenal karakter masyarakat. Ia tahu apa yang dimaui masyarakat Kota Mojokerto sehingga pembangunan bisa terarah," klaimnya.
Karena paham karakter masyarakat, lanjut ia, sekda lokal tahu skala prioritas pembangunan. "Seperti saat ini, kita memprioritaskan pembangunan di kawasan barat. Pejabat sekda yang dari putra daerah tahu mana yang dikerjakan," ujarnya.
Ia menambahkan, seorang sekda harus mempunyai karakter humanis, terutama dalam menjalin hubungan dengan pejabat di Propinsi dan Pusat. "Dengan demikian, karena memiliki diplomasi yang fasih dalam berhubungan dengan pejabat di tingkat Jawa Timur maupun pusat, maka akan berdampak kinerja terhadap pemerintahan daerah," urainya.
"Tidak hanya itu, ia harus mumpuni dalam hal manajerial. Terutama pengelolaan anggaran, sehingga anggaran tepat sasaran," pungkasnya. (yep/rev)
