The Intiative Institute Inisiasi Pilgub Jatim Damai dan Berkualitas

Sebaliknya pengamat politik Unair lainnya, Hari Fitrianto justru kurang sepakat dengan istilah kriminalisasi karena harus dilihat dulu siapa yang melaporkan kandidat Bacagub atau Bacawagub tersebut. Jika warga negara atau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Pilgub untuk memberikan bukti-bukti baru terkait kebersihan daripada calon maka itu baik-baik saja.

"Toh itu tidak otomatis yang terlapor ditetapkan sebagai tersangka karena proses hukum memiliki tahapan yang jelas, apakah akan naik ke penyidikan dan persidangan dan seterusnya. Saya kira ini bisa menjadi pembelajaran politik toh dalam tradisi demokrasi pemimpin yang terpilih seharusnya ada mekanisme uji publik," dalih Hari Fitrianto.

Harusnya, kata Hari ada mekanisme uji publik terhadap gubernur terpilih untuk ditanyakan apakah yang bersangkutan ada yang memiliki sengketa hukum atau cacat. "Kalau dilakukan dalam proses pencalonan itu sah-sah saja, kalau dilihat dari aktivitas publik," ungkapnya.

Diakui Hari, menjadi pejabat publik sekarang ini sangat susah karena ukuran perbuatan korupsi itu bukan hanya pada bagaimana uang rakyat itu dicuri tapi ketika seorang pejabat membuat kebijakan publik yang bisa ditakar menguntungkan orang atau insitusi maka pejabat tersebut bisa disebut sedang melakukan aktivitas korupsi. Padahal pejabat itu sama sekali tidak memiliki niat jahat atau mendapatkan keuntungan dari kesalahan itu

Contohnya, mantan rektor Unair Prof Fasich yang memang tidak mendapatkan keuntungan financial sama sekali dari sangkaan yang dituduhkan. "Itulah rumitnya menjadi pejabat negara saat ini sehingga kesalahan administrasi bisa menjadi celah sehingga pejabat kita bisa menjadi terpeleset," tegas Hari Fitrianto.

Dampak nyata yang bisa diterima kandidat terhadap upaya kriminalisasi tentu itu kalau laporan itu dipublikasi menjadi pemberitaan media publik bisa menjadi tidak baik.

"Tapi problem ini akan menjadi tidak baik kalau digunakan sebagai strategi untuk mengurangi elektabilitas kandidat tertentu. Karena itu penegak hukum harus memberikan klarifikasi yang cepat dan tegas terhadap kasus yang dilaporkan," beber pria berkaca mata ini. (mdr)