Dwi Safitri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Saber Pungli UPP Propinsi Jawa Timur mengingatkan bahwa tim Saber Pungli akan tetap menindak segala bentuk pungutan liar meski nilai pungli kecil.
“Tim Saber Pungli tidak melihat nilai, besar atau kecilnya pungutan liar, pungli 10 ribu pun akan ditindak”, ujar perwira dengan dua melati.
Safitri menambahkan yang dimaksud pungutan liar adalah segala bentuk pungutan yang tidak didasarkan pada aturan atau tidak ada landasan hukumnya. Meski dilakukan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah namun pungutan tersebut tidak punya dasar aturan maka disebut pungli.
Tahun lalu kasus OTT di Sidoarjo sempat ramai terkait masalah pungutan liar dalam mengurus sertipikat tanah program Prona ( Proyek Nasional Agraria). Meski demikian UPP Saber Pungli Sidoarjo berharap dunia pendidikan Sidoarjo jangan sampai terjadi kasus OTT pungli.
Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Asrofi menegaskan sekolah tidak boleh melakukan pungutan meski dengan alasan untuk renovasi atau perbaikan sekolah.
Perbaikan atau renovasi sekolah menurut Asrofi sudah ada anggarannya sendiri dari APBD. Namun demikian kata Asrofi sekolah boleh menerima sumbangan secara sukarela bukan sumbangan karena paksaan.
“Sekolah tidak boleh memungut, tapi dibolehkan menerima sumbangan sukarela untuk kepentingan pengembangan sekolah bukan untuk pribadi”, tutur Asrofi. (cat/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
